Pembelaan Pemprov DKI atas Anggaran Antivirus Rp12,6 M yang Jadi Polemik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Oktober 2019
Pembelaan Pemprov DKI atas Anggaran Antivirus Rp12,6 M yang Jadi Polemik

Ilustrasi - Antivirus (ANTARA FOTO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Muhammad Nurrahman meluruskan polemik terkait nilai Rp12,6 miliar untuk anggaran pembelian antivirus dan perangkat informasi teknologi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Nurrahman mengklaim, dana belasan miliar itu digunakan untuk tiga item yakni pembelanjaan antivirus, pembelian Microsoft Office, dan database dari Oracle.

Baca Juga:

Anies Bakal Bangun Kawasan Wisata Sejarah di Kampung Akuarium

"Rp12 miliar itu kesannya antivirus, tapi ada tiga kegiatan. Pertama antivirus, kedua Microsoft Office, dan database Oracle. Jadi server itu perlu untuk database, jadi bukan satu kegiatan untuk antivirus, tapi ada tiga," kata Nurrahman saat dikonfirmsi, Rabu (9/10).

Anggaran antivirus DKI Jakarta mencapai Rp22 miliar. (Foto: Pixabay/rifkiedr)
Anggaran antivirus DKI Jakarta mencapai Rp12,6 miliar. (Foto: Pixabay/rifkiedr)

Nurrahman menyampaikan, dalam pembelian antivirus pihaknya hanya membutuhkan dana Rp384 juta dari Rp12,6 miliar itu. Sehingga, hal itu tak sefantastis yang beredar di media sosial.

"Walaupun itu kita tidak beli tahun berikutnya ada upgrade support kita tidak masuk, enggak ikut support tambahan, seperti virus yang terus berkembang dan sebagainya. Antivirus Rp384 juta satu tahun," jelas dia.

Sedangkan pemakaian anggaran terbesar untuk membeli database Oracle yang harganya mencapai Rp 7 miliar. Menurutnya, pembelian tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

Kunjungi Kampung Akuarium, Anies Gendong Anak Bernama Anies Sandi

"Oracle database itu untuk satu core-nya Rp700 sampai Rp800 ribuan. Jadi karena ada 8 core untuk server tinggal dikalikan. Jadi untuk yang Oracle per core-nya Rp 797 ribu sekian, hitungannya 9 core, jadi Rp 7,8 miliar. Jadi yang besar di Oracle," cetusnya.

Nurrahman menerangkan, pembelian database Oracle merupakan intruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

William Aditya Sarana (kedua kanan). (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi/pri)
Anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana (kedua kanan) salah satu yang menyuarakan penolakan terhadap anggaran besar antivirus. (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi/pri)

"Kalau Oracle kita ikut dari Kemendagri sesuai ketentuan Oracle untuk pembelian pertama memang besar, begitu tahun berikutnya ada ATS 15 persen dari pembelian pertama, jika ada tambahan support kita di-support," kata dia

Dalam pembelian lisensi Microsoft Office, kata dia, pihaknya mengalokasikan dana mencapai Rp4 miliar. Hal itu untuk 276 Kelurahan, 44 Kecamatan 6 Sudin dan di dinas.

"Untuk Microsoft Rp 4 miliar, kita beli yang (Microsoft) 2016. Di Kelurahan saja ada 3 PC," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Penggusuran Kampung Akuarium, Ahok: Itu Aset Kami

#Antivirus #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Indonesia
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Melalui wacana pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah ini dapat mengatasi persoalan sampah hingga 7.000 ton.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
ShowBiz
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Tim penyelenggara berambisi mendatangkan deretan anggota juri internasional yang memiliki rekam jejak serta filmografi kuat.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Akan mendatangi 44 kecamatan di Ibu Kota untuk menggali persoalan wilayah yang selama ini belum tersentuh.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Bagikan