Andika Pratama
MerahPutih.com - Pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tanpa syarat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menuai pro dan kontra. Sebagaian kalangan memberikan apresiasi namun ada yang menilai bermuatan politis.
Menyikapi hal tersebut, pengamat terorisme yang juga rektor IAIN Pontianak M. Syarif mengatakan, keputusan itu sebaiknya tidak ditanggapi reaksioner di luar kerangka politik hukum dan kebijakan. Sebaliknya, pertimbangan di balik putusan itulah yang sangat penting diuji.
“Pertimbangannya kan kemanusiaan, sudah sepuh 81 tahun, kesehatannya menurun, sakit-sakitan, butuh perawatan khusus bersama keluarga,” kata Syarif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/1)
Syarif menilai pembebasan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki, Solo ini sangat bijaksana karena pertimbangan kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia merupakan salah satu landasan dan paradigma hukum di Indonesia.
Apalagi pada akhir 2018 lalu, Ba’syir sudah waktunya masuk pembebasan bersyarat. Selain itu, lanjut Syarif, Ba’asyir telah menjalani masa hukumannya selama 9 tahun sejak divonis 15 tahun penjara.
“Dan saya kira presiden mengambil langkah ini tidak terlepas dari salah satu strategi pemberantasan terorisme dengan pendekatan kemanusiaan, bukan hanya pendekatan reperesif semata. Karena tidak bisa dibantah alasan kemanusiaan itu bukan di buat buat, Beliau suda sepuh 81 tahun, Beliau sakit sakitan, beliau suda menjalani hukuman 9 tahun di dalam penjara,” ujarnya.
Ia menegaskan ketakutan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman teror pasca dibebaskannya Ba’asyir sangatl berlebihan. Sebab, di samping sudah tua, Ba’asyir juga sudah ditinggal pengikut setianya dan sudah terputus dengan jaringan ekstrimis, seperti Jaringan Anshar Daulah (JAD) dan Jaringan Ansharut Syiah (JAS).
“Enggak usah khawatir, aparat kita sangat paham soal ini. Dan, pasti jika ada indikasi pak Abu Bakar ba'asir akan berbuat teror lagi, tinggal di cabut saja pembebasan bersyaratnya dan di tahan lagi," tegasnya.
Dirinya merasa heran, ketika ada sebagian pihak menyalahkan keputusan itu serta menuduh Jokowi tidak komit terhadap penanggulangan terorisme. Padahal, sambungnya, pencegahan dan penanganan aksi-aksi terorisme sangat progresif di era Jokowi ini.
\Pola pendekatan Jokowi dalam penanggulangan terorismes tidak hanya tindakan repersif tapi mulai juga masuk ke pola pendekatan kemanusian. Mestinya semua pihak apresiasi langkah ini, Jangan apa-apa dikaitkan dengan elektabilitas Jokowi yang naik gara-gara ini.
"Padahal memang secara ke seluruhan elektabilitas jokowi memang naik karena kinerja beliau diakui rakyat, bukan karena tindakan kemanusiaan pak Jokowi kepada Abu Bakar Ba'asir ini," sambungnya.
“Ketegasan pemberantasan terorisme di Indonesia sangat tegas, ini fakta nya. Tahun 2018 saja ada 396 terduga teroris yang ditangkap. Kemampuan polisi kita canggih, punya sistem deteksi dini dan diakui dunia. Kurang apa lagi?” ungkapnya.
Ia menilai, keputusan membebaskan Ba’asyir sama sekali tak ada hubungannya, juga tak akan pengaruhi tekad pemerintah dalam menanggulangi terorisme. Keputusan itu juga bukanlah bentuk kompromi dengan kelompok teroris. Keputusan itu menunjukkan pada dunia bahwa penanganan terorisme di Indonesia sangatlah mengedepankan HAM.
“Artinya, pemerintahan Jokowi itu humanis namun sangat tegas soal terorisme,” pungkasnya. (*)
