Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi tujuh perwira tinggi, termasuk Pangkogabwilhan I Letjen Kunto Arief Wibowo yang memicu kontroversi.
Ketua Setara Institute Hendardi menilai, mutasi yang dibatalkan ini merupakan pelajaran sangat penting bahwa TNI tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan.
"Jangan sampai TNI menjadi perpanjangan kepentingan politik pihak tertentu, termasuk Presiden atau pihak lain yang mempengaruhinya," kata Hendardi dalam keteranganya di Jakarta, Sabtu (3/5).
Menurut Hendardi, pembatalan mutasi dalam sehari itu pasti menggerus kepercayaan publik.
Baca juga:
Letjen Kunto Arief Wibowo Batal Dimutasi, Ini Alasan Mabes TNI
"Sulit bagi publik untuk percaya bahwa di mutasi yang dibatalkan itu didasarkan pada profesionalitas tata kelola TNI dan tuntutan objektif untuk TNI beradaptasi,” jelas Hendardi.
Pembatalan menimbulkan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik.
Apalagi sebelumnya bersama ratusan Perwira TNI lainnya melalui sebuah pernyataan tertulis meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot.
Meskipun spekulasi ini dibantah oleh Markas Besar TNI yang menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi, publik sulit mempercayai hal itu.
"Mutasi dan pembatalan mutasi tersebut patut diduga tidak melibatkan kerja profesional Wanjakti," katanya. (*)
