PBNU Tolak Klaim Eksklusif PKB Terhadap NU

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 28 Juli 2024
PBNU Tolak Klaim Eksklusif PKB Terhadap NU

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, Minggu (28/7/2024) (ANTARA/Prisca Triferna)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah mengkaji ulang hubungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan menyebut bahwa anggotanya tidak eksklusif berada di PKB.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

"Saya harus sampaikan terus terang ada banyak komplain, ada dari peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak membuat langkah tergesa-gesa terkait dengan ini," ujar Gus Yahya dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, Minggu (28/7).

Baca juga:

PBNU Jelaskan Tujuan Dibentuknya Tim Lima

Untuk itu, PBNU mengutus Wakil Ketua Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi terkait kelanjutan hubungan kedua entitas itu.

Kedua tokoh NU tersebut, memiliki sejarah dengan PKB dan terlibat dalam proses pendiriannya.

Dia menjelaskan menyerahkan proses keseluruhan kepada kedua tokoh tersebut dengan komunikasi akan terus dilakukan mengenai hal tersebut dengan PBNU terkait langkah-langkah yang harus diambil.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa meski warga NU ada yang menjadi konstituen PKB, tetapi banyak juga anggotanya yang tersebar di partai lain.

"Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU," tegasnya.

Baca juga:

PBNU Bentuk Tim Lima untuk Luruskan Sejarah PKB

Secara khusus dia mengatakan bahwa PKB juga tidak dapat menyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU karena tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut.

Mengenai apakah akan mengembalikan PKB menjadi bagian dari PBNU, dia menyebut tidak tahu pasti terkait hal itu karena masih dalam proses awal kajian. Sehingga dia tidak dapat memberikan batas waktu penyelesaian kajian tersebut.

"Kita pahamlah ada kepentingan politik di situ, ada agenda-agenda politik di situ, kami paham. Maka kami juga tidak mau melangkah tergesa-gesa," demikian Yahya Cholil Staquf.

#PBNU #PKB
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Program kewirausahaan petani muda dan pendidikan pertanian perlu diperluas.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Salah satu fokus utama penyidik yakni menelusuri aliran dana hasil korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
PBNU menegaskan larangan keras bagi kader maupun warga NU untuk terlibat dalam tindakan perusakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di berbagai daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
"Narasi yang menyamakan keduanya bisa menyesatkan arah kebijakan, apalagi jika digunakan untuk membenarkan beban pajak yang terus meningkat."
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
Bagikan