PBNU Tolak Klaim Eksklusif PKB Terhadap NU

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 28 Juli 2024
PBNU Tolak Klaim Eksklusif PKB Terhadap NU

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, Minggu (28/7/2024) (ANTARA/Prisca Triferna)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah mengkaji ulang hubungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan menyebut bahwa anggotanya tidak eksklusif berada di PKB.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

"Saya harus sampaikan terus terang ada banyak komplain, ada dari peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak membuat langkah tergesa-gesa terkait dengan ini," ujar Gus Yahya dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, Minggu (28/7).

Baca juga:

PBNU Jelaskan Tujuan Dibentuknya Tim Lima

Untuk itu, PBNU mengutus Wakil Ketua Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi terkait kelanjutan hubungan kedua entitas itu.

Kedua tokoh NU tersebut, memiliki sejarah dengan PKB dan terlibat dalam proses pendiriannya.

Dia menjelaskan menyerahkan proses keseluruhan kepada kedua tokoh tersebut dengan komunikasi akan terus dilakukan mengenai hal tersebut dengan PBNU terkait langkah-langkah yang harus diambil.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa meski warga NU ada yang menjadi konstituen PKB, tetapi banyak juga anggotanya yang tersebar di partai lain.

"Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU," tegasnya.

Baca juga:

PBNU Bentuk Tim Lima untuk Luruskan Sejarah PKB

Secara khusus dia mengatakan bahwa PKB juga tidak dapat menyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU karena tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut.

Mengenai apakah akan mengembalikan PKB menjadi bagian dari PBNU, dia menyebut tidak tahu pasti terkait hal itu karena masih dalam proses awal kajian. Sehingga dia tidak dapat memberikan batas waktu penyelesaian kajian tersebut.

"Kita pahamlah ada kepentingan politik di situ, ada agenda-agenda politik di situ, kami paham. Maka kami juga tidak mau melangkah tergesa-gesa," demikian Yahya Cholil Staquf.

#PBNU #PKB
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
PBNU mendukung penuh langkah penegakan hukum sekaligus penguatan sistem perlindungan santri secara internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Pesan Idul Adha Ketum PBNU: Spirit Kurban Berjuang Demi Masa Depan Peradaban
Idul Adha sendiri memiliki makna mendalam, memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS, sebelum Allah menggantinya dengan seekor domba.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Pesan Idul Adha Ketum PBNU: Spirit Kurban Berjuang Demi Masa Depan Peradaban
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Hingga saat ini, persiapan menuju Muktamar ke-35 NU masih terus dimatangkan. PBNU juga sedang memverifikasi daftar peserta yang memiliki hak suara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Indonesia
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Dalam menuju Muktamar NU, panitia kecil saat ini sudah dibentuk dan sedang merampungkan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan kegiatan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 April 2026
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Indonesia
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
PKB mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dimulai tahun ini. Hasanuddin Wahid menyoroti sistem pemilu dan pentingnya menjaga suara rakyat tidak hilang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Pengesahan UU PPRT merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi berbagai elemen masyarakat yang terus memperjuangkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Indonesia
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Cak Imin menerima delegasi MCA di Jakarta. PKB mendorong kerja sama Indonesia-Malaysia di bidang politik, ekonomi, hingga pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 April 2026
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
UU PPRT harus menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
Bagikan