PBNU Luruskan Salahpaham Ahokers ke Ma'Ruf Amin Soal Fatwa MUI Tentang Penistaan Agama di Al Maidah 51

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 14 Agustus 2018
PBNU Luruskan Salahpaham Ahokers ke Ma'Ruf Amin Soal Fatwa MUI Tentang Penistaan Agama di Al Maidah 51

Ketua MUI KH Ma'ruf Amin (MP/Rizki Fitriantto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - PBNU Said Aqil Siradj menyatakan ada kesalahpahaman antara pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Rais Amm PBNU KH. Ma'ruf Amin.

Hal itu diungkapkan Said menyusul adanya penolakan Ahokers terhadap Ketua MUI Ma'ruf Amin yang dicalonkan menjadi pendamping petahana Jokowi di Pilpres mendatang. Untuk itu, dia mengatakan perlu adanya pelurusan kesalahpahaman tersebut, dan dia akan berupaya untuk itu.

"Ya kesalahpahaman, saya akan berusaha menghentikan kesalahpahaman itu dengan menjelaskan yang sesungguhnya," kata Kiai Said kepada awak media saat ditemui di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/8).

KH Ma'ruf Amin bersama PBNU
Cak Imin, KH Ma'ruf Amin dan Pengurus Besar PBNU berdiskusi di Kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat (Foto: MP/Fadhli)

Menurutnya, prasangka pendukung Ahok terhadap Kiai Ma'ruf adalah kesalahan besar. Sebab, Rais Aam PBNU itu bukanlah bagian dari sikap ormas Islam yang ingin memenjarakan Ahok.

"Kiai Maruf adalah penopang NKRI kebhinekaan, plurasiltas, modernisasi islam, tanpa Kiai Ma'ruf MUI sudah bablas, tahu enggak, kiai Maruf lah yang menjaga pandangan islam inklusif, pandangan islam moderat pandangan islam kebangsaan, pandangan islam nusantara." ucap dia.

Justru, katanya, Kiai Ma'ruf yang menjadi motor utama selama ini di dalam menjaga arus islam moderat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin (Foto dok. MUI)

Sebelumnya, beredar kabar sejumlah organisasi relawan Ahok menolak atas ditunjuknya Ma'ruf Amin sebagai Cawapres pendamping Jokowi.

Hal itu didasari sikap Ketua MUI itu yang dinilai ikut bertanggung jawab atas fatwa MUI soal penistaan agama yang akhirnya membawa Ahok ke Mako Brimob.

Fatwa itu diteken Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar. Abbas pada Selasa (11/10/2016) saat kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama ramai diperbincangkan. Ada 5 sikap yang dinyatakan dan 5 poin rekomendasi yang diajukan MUI terkait ucapan Ahok soal Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu. (Fad)

#PBNU #Ma'ruf Amin #Basuki Tjahaja Purnama
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama
Kehadiran Presiden diperkirakan turut meningkatkan jumlah warga yang datang ke Jombang, baik peserta muktamar maupun warga NU dari berbagai daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Agustus 2026
Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama
Indonesia
Muktamar ke-35 Akan Luncurkan Peta Jalan NU 2050
Substansi yang akan dibahas dalam Muktamar NU pada dasarnya telah dipersiapkan, mulai dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Ploso
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Muktamar ke-35 Akan Luncurkan Peta Jalan NU 2050
Indonesia
AS Hikam Yakin Muktamar NU Lancar Walau Ada Riak-Riak di Internal, Tetap Kedepankan Tradisi Musyawarah
Mencari format kepemimpinan ideal bukan berarti meremehkan kepemimpinan saat ini, melainkan merespons tantangan zaman dengan berpijak pada warisan para masyayikh.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
AS Hikam Yakin Muktamar NU Lancar Walau Ada Riak-Riak di Internal, Tetap Kedepankan Tradisi Musyawarah
Indonesia
Jelang Muktamar NU, Guru Besar UI: Ketum PBNU Harus Miliki Program Konkret, bukan Mengawang-Awang
Organisasi sebesar NU membutuhkan kemampuan manajerial yang mampu menggerakkan perubahan secara nyata.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Jelang Muktamar NU, Guru Besar UI: Ketum PBNU Harus Miliki Program Konkret, bukan Mengawang-Awang
Indonesia
Elite PBNU Terlibat Saling Pecat, Gus Faris: Rais Aam, Ketum, dan Sekjen tak Layak Dicalonkan Lagi
Saling memberhentikan pengurus dengan dasar aturan organisasi merupakan fenomena yang belum pernah terjadi dalam sejarah NU.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Elite PBNU Terlibat Saling Pecat, Gus Faris: Rais Aam, Ketum, dan Sekjen tak Layak Dicalonkan Lagi
Indonesia
Jelang Muktamar PBNU, Guru Besar UI Usulkan Ketua Umum Dipilih AHWA
AHWA tidak semestinya hanya berperan dalam memilih Rais Aam, tetapi juga perlu diperkuat untuk menyeleksi calon Ketua Umum PBNU.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Jelang Muktamar PBNU, Guru Besar UI Usulkan Ketua Umum Dipilih AHWA
Indonesia
Ketum PBNU dan PP Muhammadiyah Ikut ke Iran Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Delegasi Indonesia ke Iran tersebut merupakan perwakilan bangsa Indonesia yang diutus Presiden Prabowo Subianto untuk mengunjungi Iran, sebagai negara sahabat bagi Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
Ketum PBNU dan PP Muhammadiyah Ikut ke Iran Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Indonesia
Gus Salam Ramaikan Bursa Calon Ketum PBNU, Keliling Daerah Cari Dukungan
KH Nurul Huda Djazuli menginginkan pengurus PBNU selalu bersatu, rukun dan kompak, mengingat organisasi ini merupakan tempat berkumpulnya para ulama
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
Gus Salam  Ramaikan Bursa Calon Ketum PBNU,  Keliling Daerah Cari Dukungan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut NU Selalu Jadi Penjaga Stabilitas Bangsa di Masa Sulit
NU memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga bangsa, terutama ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masa-masa sulit. 

Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Presiden Prabowo Sebut NU Selalu Jadi Penjaga Stabilitas Bangsa di Masa Sulit
Indonesia
Muktamar NU 2026 Dipastikan Digelar Agustus, Usulan di NTB, Jatim, Jabar dan Sumbar
Untuk tema muktamar nantinya intinya juga sama yakni menjaga maruah NU dan memperkaya khidmat untuk kemasyarakatan bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juni 2026
Muktamar NU 2026 Dipastikan Digelar Agustus, Usulan di NTB, Jatim, Jabar dan Sumbar
Bagikan