PBB Deklarasi Prabowo Subianto Capres pada 30 Juli

MerahPutih.com - Partai Bulan Bintang (PBB) sudah menyepakati mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Sekjen DPP PBB Afriansyah Noor di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (24/7). Rencananya, dukungan tersebut dideklarasikan pada Minggu (30/7).

Baca Juga

PBB Resmi Dukung Prabowo Subianto sebagai Bacapres di Pilpres 2024

"Setelah kita bersepakat dan menetapkan beliau (Prabowo Subianto) sebagai capres, kami akan melakukan sekaligus (perayaan) hari lahir PBB yang ke-25 dan deklarasi capres dari PBB Pak Prabowo Subianto yang Insya Allah tanggal 30 Juli hari minggu, tempatnya di gedung ICE BSD," ujar Afriansyah.

"Insya Allah akan dihadiri oleh ketua DPW seluruh Indonesia PBB, dan akan ada 38 DPW, dan akan dihadiri juga oleh DPC Jabodetabek terutama DPW Banten, DKI dan Jabar," sambung dia.

Baca Juga

PBB Bakal Coret Pencalegan Aldi Taher di KPU DKI

Pertemuan dengan jajaran DPP Gerindra pada siang hari ini, kata Afriansyah, sebagai pertemuan pra deklarasi sehingga masyarakat tidak kaget jika PBB sudah memutuskan mendukung Prabowo Subianto Capres 2024.

Acara deklarasinya akan dilakukan bersamaan dengan perayaan Harlah ke-25 PBB yang jatuh pada 17 Juli 2023 lalu.

"Hari lahir PBB itu tanggal 17 Juli, cuma kita semarakkan di tanggal 30 Juli, jadi intinya ya menginformasikan awalnya kepada teman-teman, masyarakat Indonesia bahwa PBB sudah akan memberikan dukungan ke Bapak Prabowo Subianto," ungkapnya.

Afriansyah mengatakan acara deklarasi dan Harlah PBB akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). PBB, kata dia, sudah mengirimkan undangan dan dalam konfirmasi terakhir, Jokowi berkenan hadir.

"Semoga beliau berkenan hadir dan mudah-mudahan, mohon doanya teman-teman media juga karena kami butuh sosialisasi dan butuh informasinya dari media sehingga partai ini bisa meraih kejayaan kembali pada 2024," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PBB Serahkan Keputusan Penundaan Pilkada Serentak 2024 kepada KPU-Bawaslu