Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke kawasan Timur Tengah, salah satunya membawa misi perdamaian di Gaza, Palestina.
Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan, akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza berdasarkan hasil konsultasi dengan lima negara dalam lawatannya, yakni Persatuan Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir dan Yordania.
"Alhamdulillah, kita dapat 'update' yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin malam.
Ia menjelaskan, pemerintah harus memperhitungkan dan membela kepentingan semua pihak, terutama terhadap warga Palestina.
Baca juga:
Persahabatan Prabowo Dengan Raja Yordania Sejak Pendidikan Militer 1995 dan Mengasingkan Diri
Dalam pertemuan bilateral bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein, di Istana Al Husseiniya, Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiyah, pada Senin (14/4), Raja Abdullah II juga menekankan peran strategis Indonesia di kancah global.
Peran tersebut salah satunya dalam merespons situasi di kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah mengalami ketidakstabilan akibat perang di Gaza, Lebanon, dan Suriah.
"Saya benar-benar meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Anda, Indonesia akan memainkan peran penting bagi kita semua dalam mengatasi banyak persoalan," kata Raja Abdullah II.
Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein menilai pemerintah Indonesia memiliki peran yang strategis dalam merespons situasi geopolitik dunia, termasuk perang di Gaza, Lebanon dan Suriah.
Hal itu disampaikan Raja Abdullah dalam sambutannya pada pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan delegasi Yordania di Istana Al Husseiniya, Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiyah, pada Senin (14/4).
"Saya benar-benar meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Anda, Indonesia akan memainkan peran penting bagi kita semua dalam mengatasi banyak persoalan," kata Raja Abdullah melalui keterangan resmi dari Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Senin (14/4) malam. (*)
