Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Pengamat Hukum Tata Negara, Syamsuddin Radjab menilai sikap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat yang diduga melakukan barter dan lobi-lobi politik dengan Komisi III DPR untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai hakim konstitusi melanggar etika penyelenggaraan negara yang menjunjung asas transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel dalam pengisian jabatan hakim MK.
Menurutnya, Arief melanggar Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 20 UU MK serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta TAP MPR No. XI/MPR/1998.
"DPR sebagai lembaga pengusul hakim MK tidak menjalankan ketentuan Pasal 19 dan Arief dengan sikap permisifnya mengambil untung untuk melanjutkan jabatannya sebagai hakim MK periode kedua," ujar Syamsuddin dalam keterangannya yang diterima merahputih.com, Kamis (7/12).
Secara juridis, Arief juga ikut melanggar ketentuan perundang-undangan dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. VI/MPR/2001 apalagi yang bersangkutan sebagai pejabat negara dan ketua MK.
Sikap tercela dan perilaku tidak etis bukan saja baru kali ini, Arief Hidayat juga pernah diberi sanksi oleh Dewan Etik MK pada April 2016 lalu karena membuat surat atau katabelece kepada pejabat Kejaksaan Agung agar kerabatnya yang juga seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur untuk dititip dan dibina.
"Katabelece seperti ini tentu saja jauh dari sikap kenegarawanan yang harus dimiliki seorang hakim konsitusi dan merupakan bagian dari praktik korupsi yang kita berantas bersama-sama," pungkas Syamsuddin. (Ayp)
