MPR Sebut Kebijakan Ekspor Pasir Laut Layak Ditunda
Wakil Ketua MPR Ahamad Muzani. (Foto: dok. Gerindra)
MerahPutih.com - Diperbolehkannya ekspor pasir laut menuai kontroversi. Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani meminta pemerintah menunda kebijakan ekspor pasir laut.
Ia mengatakan, lebih baik pemerintah mengkaji lebih dalam dulu sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut.
“Kalau memungkinkan ditunda dulu,” ujar Muzani kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/9).
Baca juga:
Polemik Ekspor Pasir laut, DPR Cari Waktu yang Tepat Panggil Kemendag
Muzani menyampaikan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian untuk masyarakat.
“Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu menjadi beban bagi kehidupan berikutnya,” ungkap dia.
Baca juga:
Legislator Sebut Pencinta Lingkungan Ramai-Ramai 'Teriak' Menolak Ekspor Pasir Laut
Dia pun meminta agar pemerintah mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil langkah.
“Jika ternyata manfaatnya ternyata lebih besar, nanti itu untuk dipikirkan lebih lanjut,” sambung Sekjen Partai Gerindra ini.
Baca juga:
Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Bakal Terdampak Kebijakan Ekspor Pasir Laut
Menurut dia, lebih baik pemerintah mendengarkan lebih dulu masukan dari para aktivis lingkungan. Jangan sampai, keuntungan ekonomi justru membawa kerusakan besar pada lingkungan hidup.
“Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan,” imbuh Muzani yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Pemimpin MPR Sebut Pertemuan Prabowo dan Jokowi untuk Kemaslahatan Rakyat, bukan Kepentingan Politik
MPR Sebut Kasus Keracunan Massal Bikin Program MBG Jadi tak Sesuai Tujuannya
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial