MPR Desak Pemerintah Kuatkan Diplomasi Minta Tambahan Kuota Jemaah Haji

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 April 2026
MPR Desak Pemerintah Kuatkan Diplomasi Minta Tambahan Kuota Jemaah Haji

Jamaah haji Embarkasi Solo tiba di Bandara Adi Soemarmo Solo, Rabu (18/6). (Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf mengungkapkan Pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi dengan Arab Saudi terkait skema penggunaan kuota haji negara tetangga yang tidak terpakai untuk diberikan pada Indonesia. Namun, kesepakatan belum tercapai.

Wakil Ketua MPR RI dan anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan pemerintah perlu memperkuat diplomasi internasional untuk menambah kuota haji Indonesia.

HNW menjelaskan, upaya penambahan kuota haji itu menjadi langkah strategis untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu jamaah haji Indonesia saat ini.

"Diplomasi haji harus dilakukan untuk mendapatkan penambahan kuota, baik melalui komunikasi di level OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) maupun kerja sama dengan negara yang kuotanya tidak terpakai," kata dia.

Baca juga:

Petugas Haji Bakal Mulai Diberangkatkan 17 April 2026

Dia menyoroti potensi penambahan kuota berdasarkan jumlah populasi Muslim Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi kuota haji saat ini.

Saat ini kuota haji Indonesia masih mengacu pada rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim tanah air. Namun, menurut dia, skema tersebut masih dapat dinegosiasikan.

"Kalau memungkinkan, rasio itu bisa ditingkatkan, misalnya menjadi 2:1.000. Kalau itu bisa dicapai melalui diplomasi haji maka solusi untuk mengurangi antrean sebenarnya sudah ada di depan mata," tuturnya.

Sebagai bagian dari strategi diplomasi haji, dia juga mendorong pemerintah untuk menjajaki kerja sama dengan negara-negara yang kuota hajinya tidak terserap sehingga dapat dialihkan ke Indonesia.

"Ini harus menjadi upaya serius karena antrean haji kita sangat panjang dan membutuhkan solusi konkret," ucapnya.

Setiap penambahan kuota tetap harus mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya terkait pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus.

"Tujuan utama kita adalah memangkas daftar tunggu yang panjang agar masyarakat tidak harus menunggu hingga puluhan tahun untuk berangkat haji," kata HNW. (*)

#Haji 2026 #Jemaah Haji #MPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
MPR Bentuk 3 Pokja Buat Proses Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
Masing-masing anggota pokja akan mengecek langsung ke lapangan untuk menguji kebenaran persyaratan calon wakil presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 22 November 2026
MPR Bentuk 3 Pokja Buat Proses Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 November 2026
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan datang langsung ke MPR pada 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Berita Foto
Rapat Ad Hoc MPR Terkait Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
Ketua Panitia Ad Hoc MPR Pemilihan Wakil Presiden Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Ad Hoc MPR Terkait Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
Berita Foto
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Mechias Markus Mekeng dalam diskusi Majelis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Indonesia
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Setelah mengemban jabatan sebagai pemimpin MPR RI, dia mengatakan akan langsung mengikuti dinamika yang terjadi di MPR RI.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Indonesia
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
MPR menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa ijazah, administrasi, dan kesehatan calon wapres pengganti Gibran demi mencegah gugatan hukum.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
Berita Foto
Rapat Gabungan MPR Matangkan Persiapan Pelantikan Cawapres 9 Desember 2029
Ketua MPR Ahmad Muzani memimpin rapat gabungan bersama alat kelengkapan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Rapat Gabungan MPR Matangkan Persiapan Pelantikan Cawapres 9 Desember 2029
Indonesia
Prabowo Kirim Surat Pergantian Wapres, MPR Gelar Rapat Gabungan
Selain isi surat, pembahasan juga berkaitan dengan kemungkinan perubahan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan wapres.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Prabowo Kirim Surat Pergantian Wapres, MPR Gelar Rapat Gabungan
Indonesia
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Wakil Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Bagikan