Menteri Keuangan: DPR Tambah Anggaran 'Umi' 2018

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 04 Januari 2018
Menteri Keuangan: DPR Tambah Anggaran 'Umi' 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPuith.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan DPR telah menyetujui penambahan anggaran untuk kredit ultra mikro (umi) pada 2018 menjadi Rp 2,5 triliun dari Rp 1,5 triliun pada 2017.

Menurut Sri Mulyani, dana umi sebesar Rp 2,5 triliun tersebut akan disalurkan kepada pelaku usaha kecil, seperti penjual ayam, tukang jahit, penjual es degan, dan lainnya dengan maksimal pembiayaan Rp 10 juta per usaha.

"Harapan kami, penambahan anggaran ini bisa didistribusikan dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil agar merekamampu bertahan dan roda ekonominya tetap berputar untuk menopang kebutuhan keluarganya, apalagi bunga kredit umi sanga rendah," kata Sri di Malang, Kamis (4/1).

Jika kucuran dana bantuan kredit umi tersebut berkembang dan berhasil, lanjutnya, usaha kecil bersangkutan bisa mendapatkan bantuan kredit yang lebih besar lagi melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan pembiayaan lebih dari Rp 50 juta. Namun, pinjaman itu menggunakan agunan.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengakui penyaluran kredit UMi masih terkendala dengan minimnya lembaga penyalur, sebab penyalur kredit ini adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), seperti koperasi.

"Yang menjadi problem saat ini, banyak koperasi yang ditutup karena tidak sehat. Oleh karena itu, kami terus mendorong agar ada pembinaan dan pendampingan bagi koperasi agar menjadi sehat dan nantinya bisa menyalurkan kredit untuk pembiayaan dalam bingkai umi," katanya.

Koperasi yang saat ini menjadi lembaga penyalur didampingi dan diawasi oleh PT bahana Artha Ventura (BAV). Umi yang diserahkan untuk usaha kecil di Malang raya itu disalurkan melalui Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri dan PT Pegadaian (Persero).

UMi merupakan program bantuan kemandirian usaha yang menyasar usaha sangat mikro yang diluncurkan pada Agustus 2017. Pada tahun 2017, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 1,5 triliun untuk umi pada 2017. Dana tersebut dikoordinasikan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Penyaluran dana dilakukan PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura (BAV), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Dan, PT BAV bisa kerja sama untuk penyaluran (chanelling) dengan koperasi, seperti kerja sama dengan Koperasi BMT UGT Sidogiri. Saat ini ada delapan koperasi menjadi lembaga penyalur kredit yang kerja sama dengan PT BAV.

Pada 2017, debitur umi mencapai 307.032 dan pemerintah menargetkan ada 800.000 nasabah umi pada 2018. Oleh karena itu, Kemenkeu terus mengupayakan koperasi penyalur bertambah.

Pelaksanaan program penyaluran kredit umi 2017 akan dilakukan evaluasi melalui hasil riset dari UKM Center Universitas Indonesia (UI).

Program ini diuji apakah skimnya sudah tepat sasaran atau belum, mampu menyentuh ekonomi usaka sangat mikro atau belum di wilayah Malang raya, kredit umi disalurkan melalui PT Pegadaian dan Koperasi BMT UGT Sidogiri sebesar Rp 50 miliar. (*)

#Menteri Keuangan #Sri Mulyani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Dinamika global masih perlu diwaspadai karena sejumlah kekuatan ekonomi utama dunia tengah menghadapi ketidakpastian.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Ramai unggahan media sosial yang menyebut anggaran negara habis dan tahun 2027 sekolah akan kembali bebankan SPP. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Menkeu Klaim Surat Utang BLBI saat Krisis 98 Dinyatakan Lunas
Penyelesaian dilakukan pada Agustus 2026 dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia (BI).
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Menkeu Klaim Surat Utang BLBI saat Krisis 98 Dinyatakan Lunas
Indonesia
Istri Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Kondisi Terkini sang Suami, Sedih hingga Melamun dan Tertawa Sendiri
Suaminya masih sering tertawa terkadang melamun dan masih menyimpan kekecewaan serta kesedihan
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Istri Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Kondisi Terkini sang Suami, Sedih hingga Melamun dan Tertawa Sendiri
Indonesia
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun, tumbuh 29 persen. Belanja K/L tumbuh 33 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Indonesia
Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang
Momentum pergantian Menkeu harus dimanfaatkan untuk memperkuat kredibilitas fiskal sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan dan keyakinan investor.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang
Indonesia
Qodari Yakin Suahasil Mampu Jaga Perekonomian Indonesia Tetap Tumbuh dan Stabil
Muhammad Qodari optimistis Suahasil Nazara mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh sekaligus stabil.
Yusuf Abdillah - Selasa, 15 September 2026
Qodari Yakin Suahasil Mampu Jaga Perekonomian Indonesia Tetap Tumbuh dan Stabil
Indonesia
Bukan Sekadar Rapi di Atas Kertas, Ini Tantangan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas meminta Menkeu Suahasil Nazara mempercepat penyerapan anggaran dan mendorong sektor riil.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 September 2026
Bukan Sekadar Rapi di Atas Kertas, Ini Tantangan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan
Indonesia
Habis Kena PHK, Eks Menkeu Purbaya Mau Mancing Sambil Melamun Kenapa Dipecat
Memang ada-ada saja pernyataan yang disampaikan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bikin masyarakat geleng-geleng kepala sambil tertawa.
Wisnu Cipto - Selasa, 15 September 2026
Habis Kena PHK, Eks Menkeu Purbaya Mau Mancing Sambil Melamun Kenapa Dipecat
Bagikan