Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui ada tujuh perusahaan pelat mewah yang kondisinya belum sehat. Kementerian BUMN sendiri membawah 47 BUMN saat ini.
Tujuh BUMN yang belum sehat itu yakni PT Krakatau Steel (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Percetakan Negara.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak atau kementerian terkait sehingga bisa mempercepat proses agar kinerja tujuh BUMN tersisa itu bisa kembali membaik," kata Erick, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11).
Erick menjelaskan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebenarnya telah menjalani restrukturisasi pada 2019 lalu. Namun, lanjut dia, kinerja perusahaan terganggu karena adanya insiden kebakaran pada pabrik utama, Hot Strip Mill 1.
Baca juga:
Adapun kinerja Bio Farma disebutnya mengalami tekanan akibat impairment vaksin COVID-19 VGR, yang berdampak pada penurunan nilai aset dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.
"Karena waktu itu memang kami ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk memastikan cukup untuk masyarakat yang membutuhkan jika ada gelombang COVID-19 berikutnya saat itu,” papar Menteri BUMN, dikutip Antara
Menteri Erick menambahkan proses penyehatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan diselesaikan melalui jalan restrukturisasi. Sedangkan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan penandatanganan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun dengan 21 kreditur.
Baca juga:
PT Asuransi Jiwasraya (Persero), lanjut Erick, tengah menunggu proses likuidasi, dengan kondisi saat ini 99,9 persen berhasil direstrukturisasi. Terkait Percetakan Negara, Erick mengatakan seiring dengan minimnya permintaan dari negara akan fokus pada pemanfaatan aset yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Terakhir, Erick menjelaskan Perum Perumnas telah melakukan kajian di internal Kementerian BUMN untuk mengarahkan bisnis Perumnas ke program hunian vertikal.
"Catatan ke Perumnas juga, kami minta tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen pemerintah daerah tersebut, di mana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya tapi akses jalan masuk tidak ada, fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung," tandas orang nomor satu di Kementerian BUMN itu. (*)
