Menlu Tolak Wacana Menkeu Purbaya, Tegaskan RI Takkan Tarik Tarif di Selat Malaka

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
Menlu Tolak Wacana Menkeu Purbaya, Tegaskan RI Takkan Tarik Tarif di Selat Malaka

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono berbicara kepada awak media usai menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026). (ANTARA/Nabil Ihsan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia menegaskan tidak akan memberlakukan tarif di Selat Malaka karena bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

“Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka),” kata Sugiono, menjawab pertanyaan media di Jakarta, Kamis (23/4).

Baca juga:

Menlu Sugiono Tak Masalah Kapal Perang AS Patroli di Selat Malaka, Ini Alasannya!

Kebebasan Pelayaran di Selat Malaka

Sugiono pun menegaskan Indonesia menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS).

Menurut Sugiono, UNCLOS merupakan persetujuan bahwa Indonesia diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak memberlakukan tarif di selat-selat yang ada di wilayah negara itu.

Sebaliknya, Sugiono memastikan Indonesia mendukung kebebasan pelayaran dan mengharapkan adanya kelancaran lalu lintas laut yang bebas dan saling menguntungkan.

“Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” tutur Sugiono.

Baca juga:

Malaysia-Indonesia Sepakati Perjanjian Selat Malaka dan Laut Sulawesi

Wacana dari Menkeu Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Sadewa mewacanakan kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di selat tersebut.

Rabu (22/4) kemarin, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan mengatakan negara-negara Asia yang terletak di sepanjang Selat Malaka, memiliki kepentingan strategis untuk menjaga jalur perairan Selat Malaka tetap terbuka.

“Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami," kata Balakrishnan, dikutip Antara.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran internasional dan sah untuk dilewati menurut Pasal 37, 38, dan 39 UNCLOS yang telah diratifikasi oleh Indonesia. (*)

#Selat Malaka #Sugiono #Purbaya Yudhi Sadewa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Antisipasi Banjir Tapteng, Menko PMK Dorong Percepatan Normalisasi Sungai
Sugiono meninjau pembangunan Sabo Dam dan kondisi sungai di Tapanuli Tengah. Pemerintah mendorong normalisasi DAS untuk mengantisipasi banjir akhir tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Antisipasi Banjir Tapteng, Menko PMK Dorong Percepatan Normalisasi Sungai
Indonesia
Banjir Berulang Setiap Tahun, Pemerintah Siapkan Mitigasi Jangka Panjang di Subulussalam Aceh
Pemerintah menyiapkan mitigasi jangka panjang untuk mengatasi banjir tahunan di Subulussalam, Aceh. Menko PMK juga menyerahkan bantuan logistik bagi warga terdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Banjir Berulang Setiap Tahun, Pemerintah Siapkan Mitigasi Jangka Panjang di Subulussalam Aceh
Indonesia
Ahmad Muzani, Sugiono, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres, Begini Respons Kabakom RI
Syahganda Nainggolan menilai Ahmad Muzani, Sugiono, dan Sufmi Dasco Ahmad memahami pemikiran Prabowo. Keputusan cawapres disebut berada di tangan Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 November 2026
Ahmad Muzani, Sugiono, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres, Begini Respons Kabakom RI
Indonesia
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Menurut Sugiono, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang perlu diusut tuntas.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Pemerintah Transfer Rp 1,2 Triliun ke 7 Provinsi Terdampak Karhutla
Provinsi yang menerima bantua, yakni Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Pemerintah Transfer Rp 1,2 Triliun ke 7 Provinsi Terdampak Karhutla
Indonesia
Sugiono Tanggapi Kritik Malaysia soal Kabut Asap, Sebut Indonesia Terdampak Langsung
Sugiono merespons kekhawatiran Malaysia dan Singapura soal kabut asap karhutla. Pemerintah menyebut komunikasi diplomatik dan koordinasi teknis terus dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Oktober 2026
Sugiono Tanggapi Kritik Malaysia soal Kabut Asap, Sebut Indonesia Terdampak Langsung
Indonesia
Tanggapi Tawaran Bantuan Malaysia dan Singapura untuk Penanganan Karhutla, Pemerintah Klaim Masih Mampu
Pemerintah mengerahkan 71.000 personel darat dan sekitar 35 helikopter untuk menangani karhutla. Sugiono menyebut bantuan asing perlu disesuaikan dengan kebutuhan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Oktober 2026
Tanggapi Tawaran Bantuan Malaysia dan Singapura untuk Penanganan Karhutla, Pemerintah Klaim Masih Mampu
Indonesia
Menko Sugiono Terpukau Karya Siswa SNT 7 Bogor, Ada Teknologi hingga Game Digital
Menko Sugiono meninjau SNT 7 Parung, Bogor, dan melihat karya siswa di bidang STEM, animasi, web development hingga gim digital.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Menko Sugiono Terpukau Karya Siswa SNT 7 Bogor, Ada Teknologi hingga Game Digital
Indonesia
Sugiono, Arrmanatha Nasir hingga Sekjen Golkar Tiba di Istana Negara, Bersiap Dilantik Presiden Prabowo
Dari informasi yang beredar, Sugiono akan dilantik menjadi Menko PMK. Sementara itu, Arrmanatha akan mengisi pos Menlu yang ditinggalkan Sugiono.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Sugiono, Arrmanatha Nasir hingga Sekjen Golkar Tiba di Istana Negara, Bersiap Dilantik Presiden Prabowo
Indonesia
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Menlu Sugiono memanfaatkan rangkaian Sidang Umum PBB di New York untuk menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2029-2030.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Bagikan