MerahPutih.com - Penyebaran berita bohong atau hoaks saat gelaran Pemilu 2024 dinilai cukup tinggi. Kementerian Komunikasi dan Informatika sedikitnya menurunkan atau take down 1.971 berita hoaks di media sosial tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Data tersebut merupakan hasil dari penyaringan yang dilakukan jajaran Budi sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024.
Baca juga:
"Sebaran hoaks itu mencapai jumlahnya adalah 3.235 hoaks dimana 1.971 hoaks kita take down," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI di Jakarta, Selasa (19/3).
Ia mengatakan, sisa berita hoaks yang lain tidak diturunkan melainkan hanya diberikan stempel "hoaks" saja lantaran dianggap tidak memuat informasi yang terlalu berbahaya.
Budi menjelaskan, hoaks tersebut tersebar merata di seluruh platform media sosial dan situs pencarian. Narasi hoaks itu pun beragam, dari mulai bersifat provokatif hingga isu yang tidak benar.
"Judulnya enggak masuk akal seperti Pak Hadi mau nyapres, kan ini hoaks dong," jelas dia.
Dari data yang diterima Budi, 92 persen berita hoaks tersebut disebarkan oleh buzzer media sosial yang berafiliasi dengan kelompok tertentu.
Namun setelah proses penyaringan hoaks telah dilakukan, Budi mengaku situasi media sosial saat ini cukup kondusif dan aman. Isu-isu yang berkeliaran di media sosial pun dia nilai masih dalam kondisi wajar dan tetap diawasi pihaknya.
"Pengawasan tersebut akan terus berlangsung hingga proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, bahkan sampai Presiden dan Wakil Presiden RI telah dilantik," katanya.
Pelantihan Presiden dan Wakil Presiden terpilih direncanakan pada 20 Oktober 2024 mendatang, sedangkan untuk anggota DPR terpilih pada 9 September 2024. (*)
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Akan Ekspor Beras ke Tiongkok 2,5 Juta Ton