Menilik Pakaian Adat Para Pejabat Negara Saat Hadiri Upacara Peringatan HUT RI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 17 Agustus 2021
Menilik Pakaian Adat Para Pejabat Negara Saat Hadiri Upacara Peringatan HUT RI

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wury Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat khas Sunda (Asdep KIP Setwapres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Lampung saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 17 Agustus 2021.

Jokowi mengenakan baju lengan panjang warna putih dan celana warna senada. Pada bagian pinggang dililitkan sarung khas Lampung warna merah yang ditenun dengan benang emas.

Baca Juga

SBY: Sebagai Manusia dan Bangsa Beriman, Kita Harus Yakin Badai akan Berlalu

Penggunaan sarung di luar celana dengan panjang mencapai lutut. Presiden juga menyematkan selendang merah yang motifnya senada dengan sarung. Di pinggang Presiden, melingkar ikat pinggang merah dengan asesoris lingkaran berwarna emas.

Tidak ketinggalan Presiden Jokowi juga memakai ikat kepala berwarna merah dengan corak kuning. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, Presiden memakai masker putih.

Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wury Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Sunda dari Sukabumi, Jawa Barat.

Presiden Joko Widodo memilih untuk mengenakan pakaian adat dari Lampung (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ma'ruf Amin mengenakan setelan jas dan celana panjang berwarna biru yang dipadukan dengan kain batik di pinggang. Wapres juga mengenakan penutup kepala “bendo” dan sepatu warna hitam.

Selaras dengan Wapres, Wury Ma’ruf Amin mengenakan kebaya sulam warna biru dengan kain tradisional bermotif batik khas Sunda yang biasa disebut sarung kebat atau sinjang bundel. Wury juga mengenakan kerudung berwarna setara dengan kebayanya dan menggunakan alas kaki kelom geulis.

Sementara, Ketua DPR, Puan Maharani mengenakan pakaian tradisional Bundo Kanduang asal Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Baca Juga

Profil Kolonel Putu Sucahyadi, Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan

Puan mengenakan busana Bundo Kanduang bernuansa krem, merah dan emas. Pakaian adat yang biasa disebut juga dengan Limpapeh Rumah Nan Gadang merupakan busana yang biasa dipakai oleh perempuan Minang di Minangkabau, Sumatera Barat.

Busana ini biasa dipakai oleh seorang wanita yang telah dewasa atau yang telah menikah, dengan memakai Tingkuluak Balenggek, penutup kepala yang berasal dari Lintau, Tanah Datar. (Asp)

#Presiden Jokowi #HUT RI #Upacara HUT RI #Ma'ruf Amin #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Listyo Sigit sendiri dilantikan menjadi menjadi Kapolri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 27 Januari 2021 silam, alias sudah lebih dari 5 tahun menjabat.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Bagikan