Mendagri: Konflik di Indonesia akibat Kurangnya Koordinasi Pemimpin Daerah

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 16 September 2015
Mendagri: Konflik di Indonesia akibat Kurangnya Koordinasi Pemimpin Daerah

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Senin (22/6). (Foto: Antara/Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, banyaknya konflik di Indonesia dilatarbelakangi oleh kurangnya koordinasi antara pemimpin daerah dan pihak keamanan.

"Konflik itu intinya pada kordinasi. Karena undang-undang sudah ada, peraturan pemerintahnya sudah ada. Dimana didaerah itu ada kepala daerah dengan perangkatnya, ada TNI dengan perangkatnya, ada kepolisian, ada kejaksaan dan ada tokoh masyarakat," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Menurut kader PDIP ini, berbagai konfik tersebut menjadi masalah yang serius. Tjahjo meminta kepada para pemimpin daerah agar aktif melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk meminimalisir konflik.

"Disitu ada kepolisian, ada tentara, ada kejaksaan yang bisa memberi masukan. Ini yang harus dimiliki. Yang lebih punya anggaran siapa, Pemda, nah Pemda lah yang harus lebih rutin koordinasi," ujarnya.

Bukan hanya itu, penempatan kepala dinas yang tepat juga sangat berpengaruh dalam meminimalisir konflik sosial. Tjahjo mengambil contoh kepala dinas yang memiliki agama berbeda dengan masyarakat di daerah tersebut.

"Walaupun masalah agama sudah tidak menjadi masalah. Tapi menempatkan kepala dinas, taruh ini daerahnya 99% agamanya katolik jangan ditaruh orang yang beragama budha atau islam disitu. Karena kan berhubungan dengan masyarakat. Semua elemen pejabat ini akan berhubungan dengan masyarakat," jelasnya. (yni)

Baca Juga:

Wow, TJahjo Kumolo Koleksi Golok Sepanjang 1 Meter

Jadi Saksi Pertemuan Abraham Samad, Bareskrim Bakal Panggil Tjahjo dan Hasto

Pengacara Gatot Protes Pernyataan Mendagri

#Kemendagri #Tjahjo Kumolo
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Arlan mengaku menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Indonesia
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Teguran tertulis tidak bisa dianggap enteng.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Indonesia
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Itjen Kemendagri telah meminta keterangan terkait pencopotan Roni, yang ramai dibicarakan di media sosial itu, kepada Wali Kota Prabumulih Arlan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Dirjen Bahtiar menegaskan bendera Merah Putih merupakan pemersatu rakyat Indonesia sesungguhnya.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
KPK sudah merekomendasikan agar dana parpol dinaikkan agar tidak terjadi masalah moral hazard
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
Indonesia
Polisi Tunggu Hasil Tes DNA Keluarga Pastikan Klaim Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Inisial OS
Meski ciri-ciri fisik yang disebutkan keluarga cukup akurat, kepastian identitas mayat itu harus menunggu kesesuaian hasil tes DNA dengan darah pihak keluarga yang tengah dilakukan di RS Polri Kramat Jati.
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
Polisi Tunggu Hasil Tes DNA Keluarga Pastikan Klaim Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Inisial OS
Indonesia
Ciri Tahi Lalat Mirip, Keluarga Yakin Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Berinisial OS
Kapolsek Pancoran Mansur mengatakan sejumlah ciri yang disebutkan keluarga sama dengan mayat yang ditemukan
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
Ciri Tahi Lalat Mirip, Keluarga Yakin Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Berinisial OS
Indonesia
Kepala Mayat Misterius di Ciliwung Ternyata Masih Ada, Polisi Duga Rusak Dimakan Biawak
Kepolisian memastikan mayat itu bukan tanpa kepala sama sekali, melainkan kondisinya hilang dan rusak parah diduga karena dimakan hewan liar yang berada di Kali Ciliwung.
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
Kepala Mayat Misterius di Ciliwung Ternyata Masih Ada, Polisi Duga Rusak Dimakan Biawak
Bagikan