Mendagri: Konflik di Indonesia akibat Kurangnya Koordinasi Pemimpin Daerah

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 16 September 2015
Mendagri: Konflik di Indonesia akibat Kurangnya Koordinasi Pemimpin Daerah

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Senin (22/6). (Foto: Antara/Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, banyaknya konflik di Indonesia dilatarbelakangi oleh kurangnya koordinasi antara pemimpin daerah dan pihak keamanan.

"Konflik itu intinya pada kordinasi. Karena undang-undang sudah ada, peraturan pemerintahnya sudah ada. Dimana didaerah itu ada kepala daerah dengan perangkatnya, ada TNI dengan perangkatnya, ada kepolisian, ada kejaksaan dan ada tokoh masyarakat," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Menurut kader PDIP ini, berbagai konfik tersebut menjadi masalah yang serius. Tjahjo meminta kepada para pemimpin daerah agar aktif melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk meminimalisir konflik.

"Disitu ada kepolisian, ada tentara, ada kejaksaan yang bisa memberi masukan. Ini yang harus dimiliki. Yang lebih punya anggaran siapa, Pemda, nah Pemda lah yang harus lebih rutin koordinasi," ujarnya.

Bukan hanya itu, penempatan kepala dinas yang tepat juga sangat berpengaruh dalam meminimalisir konflik sosial. Tjahjo mengambil contoh kepala dinas yang memiliki agama berbeda dengan masyarakat di daerah tersebut.

"Walaupun masalah agama sudah tidak menjadi masalah. Tapi menempatkan kepala dinas, taruh ini daerahnya 99% agamanya katolik jangan ditaruh orang yang beragama budha atau islam disitu. Karena kan berhubungan dengan masyarakat. Semua elemen pejabat ini akan berhubungan dengan masyarakat," jelasnya. (yni)

Baca Juga:

Wow, TJahjo Kumolo Koleksi Golok Sepanjang 1 Meter

Jadi Saksi Pertemuan Abraham Samad, Bareskrim Bakal Panggil Tjahjo dan Hasto

Pengacara Gatot Protes Pernyataan Mendagri

#Kemendagri #Tjahjo Kumolo
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Humas KemenPAN-RB menjelaskan sejauh ini tidak ada aturan soal sanksi bagi instansi pusat atau daerah yang tidak mematuhi ketentuan dalam SE.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Indonesia
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 April 2026
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
Indonesia
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Pada beberapa tahun sebelumnya penerimaan praja yang relatif kecil berdampak pada beban mengajar dosen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 Maret 2026
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Indonesia
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Arahan tersebut sekaligus berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Bagikan