Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - INSIDEN keracunan akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) seolah menyita perhatian publik. Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai insiden keracunan yang terjadi di sejumlah tempat menunjukkan pola kegagalan yang sama.
“Desain kebijakan yang dipercepat tanpa uji coba memadai, rantai distribusi yang panjang, dan pengawasan yang tidak konsisten di tingkat lokal,” kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/9).
Menurut Achmad, ketika program dirancang sebagai proyek skala besar tanpa landasan evaluasi bertahap, risiko teknis mudah berkembang menjadi krisis kesehatan publik. Analogi sederhana membantu memahami situasi ini. “Bayangkan sebuah obat baru langsung dibagikan luas tanpa uji klinis bertahap,” ungkap Achmad,
Achmad melihat praktik sentralisasi produksi di Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) memperpanjang waktu antara proses masak dan konsumsi, membuka peluang kontaminasi dan menuntut sistem rantai dingin yang terkendali. Ditambah kondisi yang belum tentu tersedia merata di seluruh daerah.
Baca juga:
Keracunan berulang bukan hanya masalah operasional, melainkan juga struktural. “Standar higienitas dan sertifikasi penyedia belum diterapkan secara konsisten beberapa penyedia mematuhi standar, tapi banyak yang tidak,” ucap Achmad.
Kapasitas pengawasan daerah sangat beragam sehingga deteksi dini dan respons cepat tidak selalu tersedia. Adapula risiko konflik kepentingan dalam penunjukan pemasok sehingga aspek teknis seperti kompetensi dan rantai dingin terkadang tersisih oleh pertimbangan nonteknis. “Ketika mekanisme kontrol lemah, insiden kecil mudah berubah menjadi krisis yang meluas,” sebut pengajar dari UPN Veteran Jakarta ini.
Achmad mendesak ada evaluasi yang perlu dilakukan pemerintah harus menyasar arsitektur program. “Pemeriksaan menyeluruh terhadap relevansi model SPPG diperlukan, apakah logistik dan waktu tunggu membuat metode ini tidak layak,” jelas Achmad.
Selain itu, standar higienitas wajib diseragamkan, sertifikasi penyedia menjadi prasyarat, dan audit independen harus rutin dilakukan. Sistem pelaporan cepat dan kapasitas respons kesehatan di sekolah wajib diperkuat agar setiap kasus dapat ditangani dan diinvestigasi secara transparan.
“Penting juga menghapus celah konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia agar akuntabilitas operasional dapat ditegakkan,” tutup Achmad.(knu)
Baca juga:
Banyak Kasus Siswa Keracunan, Kepala BGN: Dapur MBG Belum Biasa Masak Porsi Besar
