Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10).
Pengangkatan Maruli ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 105/TNI Tahun 2026. Pada saat yang sama, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Penugasan tersebut menempatkan Maruli pada dua posisi yang berkaitan dengan koordinasi pertahanan dan pengelolaan kawasan perbatasan serta daerah terpencil.
Baca juga:
Prabowo Lantik Dua Wamenhan Baru, Ini Pembagian Tugas Yusuf Jauhari dan Richard Tampubolon
Maruli Simanjuntak dan Tugas Mengelola Wilayah Perbatasan
Selain menjalankan tugas sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli mendapat tanggung jawab memimpin BNPPDT. Lembaga ini berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil, termasuk upaya mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam konteks ini, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan penjagaan keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penguatan perekonomian setempat.
Pengalaman Maruli dalam program penyediaan air bersih menjadi salah satu rekam jejak yang disorot dalam penugasan barunya. Saat menjabat Pangdam IX/Udayana hingga menjadi KSAD, ia menginisiasi program TNI AD Manunggal Air.
Program tersebut berfokus pada penyediaan akses air bersih, termasuk untuk mendukung kehidupan masyarakat dan sektor pertanian di wilayah yang mengalami keterbatasan air, seperti sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pengalaman tersebut menjadi latar belakang yang relevan untuk melihat tantangan pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Meski demikian, hasil pelaksanaan tugas barunya akan bergantung pada program dan kebijakan yang dijalankan ke depan.
Baca juga:
Prabowo Lantik Richard Tampubolon Jadi Wamenhan, Simak Lagi Rekam Jejaknya
Tantangan Keamanan dan Kesejahteraan di Perbatasan
Wilayah perbatasan memiliki tantangan yang beragam. Selain menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan, pengelolaan kawasan tersebut juga berkaitan dengan pencegahan penyelundupan, aktivitas ekonomi ilegal, serta kesenjangan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar.
Dalam jabatan Wakil Panglima TNI, Maruli bertugas membantu Panglima TNI menjalankan tugasnya. Sementara itu, tanggung jawab sebagai Kepala BNPPDT menempatkannya pada urusan pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Kedua jabatan tersebut memiliki lingkup tugas berbeda. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan pelaksanaan program pembangunan menjadi bagian penting dalam menjalankan mandat di wilayah perbatasan.
Baca juga:
Kristomei Sianturi Gantikan Suharyanto Jadi Kepala BNPB, ini Profilnya
Profil Singkat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., lahir di Bandung pada 27 Februari 1970. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1992.
Sepanjang karier militernya, Maruli pernah menempati sejumlah jabatan strategis, antara lain:
- Komandan Korem 074/Warastratama Surakarta.
- Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2018–2020.
- Panglima Kodam IX/Udayana pada 2020–2022.
- Panglima Kostrad (Pangkostrad) pada 2022–2023.
- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2023–2026.
Di luar jabatan struktural tersebut, Maruli juga memiliki rekam jejak di bidang judo. Ia tercatat pernah menjadi juara bela diri judo militer ASEAN pada 1997 dan menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI).
Dengan penugasan sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT, Maruli kini menghadapi tanggung jawab di bidang koordinasi pertahanan dan pengelolaan perbatasan. (Knu)
