Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MANTAN Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun mangkir dari sidang pengadilan yang akan meninjau kembali surat perintah penangkapan terhadap dirinya atas tuduhan pengkhianatan dan tuduhan lainnya. Penangkapan itu sehubungan dengan penyelidikan atas pemberlakuan darurat militer yang gagal. Demikian diungkap orang-orang yang dekat dengan Yong-hyun, dikutip The Korea Times, Selasa (10/12).
Yong-hyun dilaporkan telah menyerahkan keputusannya kepada jaksa penuntut pada Senin. Penasihat hukumnya diperkirakan akan menyerahkan surat-surat hukum yang diperlukan untuk melewati proses tersebut.
Pengadilan Seoul akan mengadakan sidang pada hari ini untuk memutuskan apakah akan mengeluarkan surat dakwaan untuk mantan Menhan itu atas perannya dalam deklarasi darurat militer yang hanya berlangsung singkat oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Sidang akan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Yong-hyun, dengan hakim yang akan meninjau dakwaan hanya berdasarkan dokumen yang diserahkan pengacaranya.
"Saya sangat meminta maaf karena telah menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan yang besar bagi masyarakat," kata Yong-hyun dalam sebuah pernyataan yang dirilis penasihat hukumnya.
Baca juga:
Presiden Yoon Suk-yeol Kena Cekal, tak Boleh Keluar Korea Selatan
"Semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangan saya. Bawahan saya hanya setia mengikuti perintah saya dan misi yang diberikan kepada mereka. Saya meminta keringanan hukuman untuk mereka," katanya.
Ia kemudian meminta publik mendoakan untuk Korea yang bebas.
Yong-hyun dicurigai telah berkolusi dengan Presiden Suk-yeol untuk melakukan pemberontakan saat mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12). Deklarasi itu ditolak Majelis Nasional dan dicabut beberapa jam kemudian.
Pengadilan diperkirakan akan mengambil keputusan mengenai penangkapan mantan Menhan pada Selasa (10/12) malam atau Rabu (11/12) pagi.(dwi)
Baca juga:
Ketika Lightstick Bikin Warga Korea Selatan Bersatu Dukung Pemakzulan Presiden
