Malaysia Tanggapi Klaim Sabah Masuk Pemerintahan Federal Filipina

MerahPutih.com - Kementerian Luar Negeri Malaysia memberi tanggapan klaim terhadap Sabah sebagai bagian Filipina yang disampaikan oleh anggota Komite Konsultatif Filipina Mr Aquilino Pimentel Jr di media setempat baru-baru ini.

"Pemerintah Malaysia menegaskan kembali posisinya bahwa Malaysia tidak mengakui dan tidak akan menerima klaim dari pihak mana pun di Sabah," ujar Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Anifah Aman, dalam pernyataannya di Kuala Lumpur, Rabu (31/1), seperti dilansir Antara.

Anggota Komite Konsultatif yang ditunjuk Presiden Rodrigo Duterte itu mengatakan akan meninjau Konstitusi 1987, dan akan mengusulkan dimasukkan Sabah ke wilayah Filipina sebagai bagian dari peralihan negara tersebut ke sistem pemerintahan federal.

"Harus ada cara yang dapat diterima berdasarkan hukum internasional untuk menyatakan klaim kami kepada Sabah," kata mantan Presiden Senat Aquilino Pimentel Jr dalam sebuah wawancara dengan ANC sebagaimana diberitakan philstar.com, Selasa (30/1).

Anifah mengatakan Sabah diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional sebagai bagian dari Malaysia sejak terbentuk federasi pada tanggal 16 September 1963.

Karena itu, katanya lagi, pernyataan seperti itu hanya akan mengungkapkan ketidaktahuan akan sejarah dan hukum internasional dan juga berpotensi membahayakan hubungan bilateral yang sangat baik antara Malaysia dan Filipina selama ini.

Dalam media lokal Filipina tersebut, disampaikan di bawah pemerintahan federal yang baru, Filipina akan dibagi menjadi 12 negara bagian: Luzon Utara, Luzon Tengah, Luzon Selatan, Bicol, Visayas Timur, Visayas Tengah, Visayas Barat, Minparom, Mindanao Utara, Selatan Mindanao, dan Bangsa Moro.

Metro Manila akan menjadi ibu kota federal, kata Pimentel, dan menambahkan bahwa Sabah bisa menjadi negara bagian ke-13.

Perselisihan mengenai Sabah sempat mencuat pada tahun 2013. Baku tembak dipicu antara anggota faksi Filipina yang mengintai klaim kuno di negara bagian Sabah dan pihak berwenang Malaysia. (*)