Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah Malaysia telah mengizinkan anak-nak warga negara asing untuk masuk ke sekolah pemerintah.
"Pemerintah telah mengumumkan bahwa kanak-kanak bukan warganegara boleh diterima masuk ke sekolah pemerintah di Malaysia," ujar Ketua Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) Tan Sri Razali Ismail di Kuala Lumpur, Rabu (24/1), dilansir Antara.
Razali mengatakan, kebijakan ini hanya berlaku kepada anak-anak yang sedang dalam proses mendapatkan status kewarganegaraan saja.
"Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini menghindarkan kesan buruk di mana anak-anak tanpa warga negara, tidak berdokumen atau pelarian akan terus dihilangkan hak mereka dari mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti anak-anak lain," katanya.
Dia mengatakan, Suhakam hingga kini masih menerima aduan dari pihak keluarga yang mengatakan anak-anak mereka tidak diterima masuk ke sekolah.
"Perbedaan hak berasaskan status kewarganegaraan adalah sesuatu yang tidak boleh diterima dan Suhakam berpandangan bahwa di dalam dunia globalisasi ini, tanggung jawab mendidik kanak-kanak tidak seharusnya dikaitkan dengan isu kewarganegaraan," katanya.
Selaras dengan Konvensi Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC), semua anak-anak tanpa melihat kewarganegaraan mereka, mempunyai hak untuk mendapat pendidikan rendah yang wajib dan gratis.
"Pemerintah perlu melaksanakan hak ini sewajarnya dengan mengambil prinsip bahwa hak kanak-kanak adalah perkataan yang perlu diutamakan," katanya.
Suhakam juga ingin mengingatkan komitmen pemerintah terhadap Agenda Pembangunan Lestari 2030 di mana ia menggariskan informasi terhadap peningkatan kualitas hidup semua "tanpa ada sesiapa yang ketinggalan".
Untuk mencapai objektivitas dan mendukung elemen tanpa diskriminasi, Suhakam meminta agar parlemen membuat perundangan untuk memastikan semua kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan.
"Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memperbaiki dan membolehkan semua anak-anak mendapat akses kepada pendidikan dan masyarakat juga harus akur bahwa semua kanak-kanak berhak mendapat hak pendidikan yang sama tanpa melihat status mereka," katanya. (*)
