Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM — PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan memberikan USD 5.000 (sekitar Rp 88 juta) kepada setiap warga dewasa Amerika jika Partai Republik memenangi kedua kamar Kongres dalam pemilu paruh waktu (midterm) November mendatang. Program tersebut diperkirakan membutuhkan dana lebih dari USD 1 triliun.
Trump menyampaikan janji itu dalam pidatonya di konvensi Partai Republik yang untuk pertama kalinya digelar di tengah masa jabatan presiden. Ia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana program tersebut akan dijalankan atau sumber pendanaannya. Trump hanya mengatakan uang tersebut harus dibelanjakan di Amerika Serikat.
Wakil Presiden JD Vance mengaitkan rencana itu dengan pendapatan yang diperoleh pemerintah dari tarif Trump terhadap barang-barang impor. Partai Demokrat menyebutnya sebagai ‘janji kosong’, sedangkan sejumlah pihak mempertanyakan apakah rencana tersebut legal dan realistis untuk diwujudkan.
Jika terealisasi, ini mungkin menjadi kali pertama seorang presiden AS menawarkan pembayaran langsung kepada warga dalam konteks kampanye pemilu untuk mendorong masyarakat memberikan suara. Gagasan tersebut mendapat tepuk tangan meriah dari peserta konvensi. Trump tampak menikmati respons tersebut.
Amerika Serikat memiliki hampir 270 juta warga dewasa sehingga pembayaran USD 5.000 per orang akan menelan biaya sekitar USD 1,3 triliun bagi pemerintah AS.
Baca juga:
Presiden AS Donald Trump Hentikan Operasi Hormuz, Dorong Kesepakatan dengan Iran
Programnya Dipertanyakan
Pertanyaan mengenai kelayakan program tersebut mulai bermunculan, terutama ketika harga-harga di AS meningkat, sebagian dipicu perang yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran pada Februari. Retaliasi Iran mencakup serangan terhadap pangkalan-pangkalan AS dan sekutunya di kawasan Teluk. Namun, yang paling berdampak yakni Iran secara efektif menutup sebagian besar Selat Hormuz, jalur yang sebelumnya dilalui sekitar seperlima minyak dunia dan gas alam cair.
Blokade tersebut menyebabkan harga minyak berfluktuasi di seluruh dunia dan meningkatkan tekanan terhadap Trump dari kalangan Partai Republik untuk mengakhiri perang.
Pada Rabu (9/9), Trump memperingatkan para pendukungnya bahwa perang tidak akan berakhir hingga setelah pemilu paruh waktu dan harga minyak juga tidak akan turun sebelum itu. Ia menyampaikan pernyataan tersebut menjelang pidatonya di Texas dan mengulanginya dalam konvensi.
Trump berargumen bahwa dampak ekonomi jangka pendek layak ditanggung untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Dalam pidatonya yang panjang di konvensi Partai Republik di Dallas, Texas, Trump menyinggung dampak konflik terhadap standar hidup masyarakat Amerika. Saat berjanji untuk meningkatkan daya beli warga, Trump mendapat tepuk tangan meriah.
“Jika Partai Republik memenangi Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Amerika Serikat, keduanya, saya akan memberikan dividen sebesar USD 5.000 kepada setiap warga dewasa Amerika Serikat,” ujarnya.
Baca juga:
Perang Dagang Panas! Kanada Hantam Produk AS Pakai Tarif Balasan
Harus Dibelanjakan di Dalam Negeri
Pemberian uang kepada warga ini diikuti syarat. Trump meminta warga tidak membelanjakan uang itu di luar Amerika Serikat.
“Kami tidak ingin kalian pergi ke Kanada untuk membelanjakan uang itu. Kami tidak ingin kalian pergi ke China, ke Jerman. Kalian harus membelanjakan uang itu di Amerika Serikat,” katanya.
Namun, belum jelas bagaimana pemerintah akan mengawasi penggunaan uang tersebut. Namun, seorang mantan ahli strategi dan jajak pendapat Partai Republik mengatakan janji tersebut harus dilihat dalam konteks pemilu yang kini tinggal kurang dari dua bulan lagi.
“Ini janji yang luar biasa dan saya tidak yakin dari mana uang itu akan berasal, tetapi ini musim kampanye,” kata Robert Moran, dikutip Newsday BBC World Service.
Moran menyebutnya sebagai solusi baru untuk sebuah persoalan menarik seraya mencatat bahwa secara historis partai yang menguasai Gedung Putih cenderung kehilangan kursi di Kongres dalam pemilu paruh waktu.
Sudah Pernah Janji
Ini bukan kali pertama Trump menjanjikan pembayaran langsung kepada masyarakat. Sebelumnya, ia pernah mengusulkan cek USD 2.000 yang dananya berasal dari pendapatan tarif. Namun, pembayaran tersebut tidak pernah terealisasi. Tidak ada undang-undang terkait yang disahkan dan saat ini tidak ada program dividen federal semacam itu.
Pada Februari, Mahkamah Agung AS memutuskan sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump melanggar hukum.
Namun, Wakil Presiden JD Vance mengisyaratkan pembayaran setelah pemilu tersebut juga dapat dibiayai dari pendapatan yang diperoleh melalui berbagai kebijakan tarif Trump.
“Apa yang dibicarakan presiden pada dasarnya merupakan dividen untuk pekerja Amerika,” kata Vance kepada Fox News.
Menrutnya, mereka memperoleh pendapatan dalam jumlah luar biasa karena Presiden Amerika Serikat benar-benar mengambil sikap terhadap perusahaan-perusahaan asing maupun negara-negara asing yang selama ini memanfaatkan pekerja Amerika.
“Saya rasa ini bukan gagasan yang kontroversial,” ujar Vance.(dwi)
Baca juga:
Tarif Global 10% Berakhir, AS Incar Tarif Dagang Baru 12,5% ke 60 Negara
