Mahkamah Konstitusi Putuskan Tidak Terima Seluruh Gugatan Diskualifikasi Gibran Karena Ijazah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Mahkamah Konstitusi Putuskan Tidak Terima Seluruh Gugatan Diskualifikasi Gibran Karena Ijazah

Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan (dkk), dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Amar putusan, dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,

kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I MK RI, Selasa (6/10) malam.

MK menyatakan dalam amar putusannya dalam eksepsi pertama, mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. Kedua, menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Diketahui, Denny Indrayana dkk dalam permohonannya selaku Pemohon mendalilkan ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wapres (cawapres).

Baca juga:

MK Bentar Lagi Bacakan Putusan Ijazah Gibran Pukul 20.00 WIB, Ini Reaksi Prabowo!

gibran

Dalil para pemohon syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib dipenuhi setiap calon (conditio preedent), termasuk cawapres dan merupakan salah satu perwujudkan kedaulatan rakyat.

Menurut Pemohon, tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut, seseorang tidak sah sejak pencalonannya, tidak sah perolehan suaranya, tidak dapat ditetapkan sebagai cawapres, dan tidak dapat dilantik sebagai wapres.

MK membacakan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 pada Selasa, 6 Oktober 2026. Ketua MK Suhartoyo mengetuk palu pukul 20.00 WIB sebagai penanda dimulainya sidang tersebut.

Permohonan diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, serta enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yakni M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Permohonan tersebut teregister dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Dalam permohonannya, para pemohon pada intinya meminta MK untuk mengabulkan permohonannya untuk seluruhnya. Selain itu, mereka juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa syarat pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan capres dan cawapres.

Para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan diskualifikasi Cawapres Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Selain itu, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; menyatakan batal Keputusan KPU sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Kemudian, para Pemohon meminta Mahkamah membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Terakhir, para Pemohon memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan ini dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

#Ijazah Gibran #Wapres Gibran #Mahkamah Konstitusi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Menhan Sjafrie Temui Dasco di Tengah Isu Pecalonan Cawapres
Pertemuan masih berlangsung hingga berita ini disiarkan. Belum diketahui topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
Menhan Sjafrie Temui Dasco di Tengah Isu Pecalonan Cawapres
Indonesia
Dibutuhkan Prabowo, Ketum MUI Dukung Dasco jadi Wapres
Wapres juga harus mampu melaksanakan program-program utama untuk membangun negara. Ia menilai dibutuhkan figur yang mampu memberikan masukan kepada Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Dibutuhkan Prabowo, Ketum MUI Dukung Dasco jadi Wapres
Indonesia
Tunggu Pulang Dari Luar Negeri, Prabowo Dipastikan Belum Setor Nama Cawapres ke MPR
Kepastian itu disampaikannya seiring disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Tunggu Pulang Dari Luar Negeri, Prabowo Dipastikan Belum Setor Nama Cawapres ke MPR
Indonesia
DKPP Segera Sidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Ijazah Gibran
DKPP melansir, sidang dugaan pelanggaran etik terkait proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan wakil presiden (wapres) pada Pilpres 2024, akan digelar pada 2026 ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
DKPP Segera Sidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Ijazah Gibran
Indonesia
Berbagai DPD Gerindra Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran
Sejumlah pertimbangan mendukung pencalonan Dasco jadi Wapres, di antaranya merupakan tokoh yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan politik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Berbagai DPD Gerindra Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran
Indonesia
Wapres Baru untuk Presiden Prabowo Ditargetkan Muncul Awal Desember
Pemerintah bersama MPR menginginkan proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Wapres Baru untuk Presiden Prabowo Ditargetkan Muncul Awal Desember
Indonesia
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
MPR menjadwalkan rapat paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.
Yusuf Abdillah - Jumat, 13 November 2026
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
Indonesia
Transisi Politik Gibran Berhenti Tengah Berlangsung, Investor Butuh Kepastian Agenda Ekonomi
Investor membutuhkan kepastian agenda ekonomi, regulasi dan proyek strategis pemerintah tetap berjalan tanpa perubahan arah yang mendadak
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Transisi Politik Gibran Berhenti Tengah Berlangsung, Investor Butuh Kepastian Agenda Ekonomi
Indonesia
Cuma 22 Menit Gibran Berada Di MPR Serahkan Surat Mundur
Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto saat ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, dan setelah itu Wapres akan bertolak ke Senayan untuk bertemu Pimpinan MPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Cuma 22 Menit Gibran Berada Di MPR Serahkan Surat Mundur
Indonesia
Rute Wapres Gibran Sebelum Ajukan Surat Mundur ke MPR
Sebelum Gibran tiba, sejumlah tim dari Sekretariat Wakil Presiden pun tampak sudah tiba terlebih dahulu di Kompleks Parlemen, Senayan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Rute Wapres Gibran Sebelum Ajukan Surat Mundur ke MPR
Bagikan