Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendesak Pemerintah membuka semua fakta penyebaran virus corona di Indonesia, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Informasi yang tertutup khususnya soal data persebaran virus bisa membuat warga menjadi korban.
"Jangan ada yang ditutupi walaupun pahit kenyataan tersebut harus diketahui seluruh masyarakat Indonesia," kata Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra, kepada MerahPutih.com, Jakarta, Senin (16/3).
Baca Juga:
Menhub Positif Corona, Presiden Jokowi Pesan Begini ke Menteri Lainnya
Menurut Bintang, pemerintah pusat seharusnya membuka peta sebaran Covid19 diIndonesia, agar seluruh Pemerintah daerah bisa melakukan pencegahan dan penanggulangan dini terhadap penyebaran virus mematikan tersebut.
"Keterbukaan informasi sangat dibutuhkan saat ini, jangan sampai karena banyak pertimbangan dan terdapat informasi yang tertutup kita kecolongan, dengan tegas kami meminta pemerintah pusat membuka peta sebaran Covid19 di Indonesia," tutur dia.
Baca Juga:
Riwayat Kegiatan Menhub Budi Karya dan Menteri-menteri yang Ada di Dekatnya
Bintang juga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Pemerintahan Pusat memberlakukan semi lockdown di DKI Jakarta. Namun, lanjut dia, keduanya wajib memastikan ketersediaan dan penyaluran logistik bahan pokok agar tidak memicu aksi panic buying dari publik.
"Caranya memperketat seluruh aktivitas dan pemberlakuan keamanan standard kesehatan Internasional berdasarkan rujukan dari WHO atau lembaga kesehatan dunia lainnya," tutup pengurus organisasi mahasiswa muslim Indonesia itu.
Pembatasan Transportasi
Terkait pembatasan aktivitas warga DKI, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) telah memberhentikan layanan AMARI (Angkutan Malam Hari) dan memberlakukan pola operasi khusus hingga 14 hari ke depan dimulai hari ini 16 Maret.
Mulai senin 16 hingga 30 Maret 2020 layanan TransJakarta hanya beroperasi di 13 rute dengan headway 20 menit dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Ini berarti seluruh layanan non koridor dan Mikrotrans ditiadakan.
"Untuk di halte, Transjakarta akan memberikan marka di mana pelanggan harus berdiri dengan jarak yang sudah diatur. Untuk di Bus, pelanggan akan dilakukan pengaturan jarak duduk sehingga tercapai minimum interaksi fisik antarpelanggan," kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta, Nadia Diposanjoyo. (Knu/Asp)
Baca Juga
