MAARIF Insitute Nilai Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan Anak Nakal ke Barak Keliru, Bisa Merusakan Sistem Pendidikan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi temui Menteri HAM Natalius Pigai. (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - MAARIF Institute for Culture and Humanity menilai pendekatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer untuk dibina keliru.
Menurut Direktur Eksekutif MAARIF Institute Andar Nubowo pendekatan itu juga berbahaya dan berpotensi merusak sistem pendidikan secara struktural.
"Kebijakan semacam ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan ruang pendidikan yang aman, adil, dan inklusif bagi seluruh anak bangsa," ujar Andar dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5).
Ia menilai rencana Dedi Mulyadi memasukkan siswa sekolah nakal ke barak militer merupakan pelanggaran perlindungan anak dalam dunia pendidikan.
"Pengiriman siswa ke barak militer merupakan bentuk kekerasan simbolik dan struktural dalam dunia pendidikan," tuturnya.
Baca juga:
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Temui Menteri HAM Natalius Pigai Bahas Pendidikan Barak Militer
Pendekatan militeristik terhadap siswa, kata Andar, mengganti proses pendidikan yang reflektif dan dialogis menjadi pemaksaan disiplin yang menekankan kepatuhan.
"Dalam sistem seperti ini, pendidikan berhenti menjadi alat pembebasan dan berubah menjadi instrumen penyeragaman membungkam keberagaman ekspresi," kata dia.
Andar juga mengatakan kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer sangat bertentangan dengan arah reformasi pendidikan nasional.
"Pendekatan militeristik tidak hanya gagal menjawab persoalan pendidikan, tetapi juga melemahkan kerangka hukum dan etika yang dibangun bersama demi melindungi hak anak di lingkungan belajar," ucapnya.
Ia mengatakan kebijakan itu mengembalikan dunia pendidikan pada pola lama yang represif dan eksklusif. Dia juga menilai hal itu suatu kemunduran yang tidak boleh dinormalisasi.
"Di tengah kompleksitas ini, alih-alih mendorong evaluasi terhadap kebijakan pendidikan dan kurikulum yang komprehensif dan sistemik, pemerintah justru memilih jalur pintas dengan mengontrol tubuh siswa tanpa menyentuh akar ketimpangan," tandasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ketua MPR Tegaskan Indonesia Tetap Ada Sampai Kiamat di Hadapan Negara Muslim
Pemprov Jabar Ingin Gambir - Bandung Ditempuh 1,5 Jam Perjalanan Pakai Kereta Api
Prabowo Larang Siswa Sambut Kedatangannya, Pimpinan Komisi X DPR: Biar Bisa Fokus Belajar
Selain di Indonesia, Cloudflare Tengah Bermasalah Dengan Jepang
Gubernur Jabar Turun Tangan Damaikan Ribut Proyek Pengerukan Sungai, Ini Nama 3 Kades yang Bersitegang
Siswa SMP di Tangsel Tewas Diduga Akibat Bully dan Viral, Polisi Lakukan Investigasi Cari Bukti Pidana
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
RI-Yordania Join Bikin Drone Militer Canggih, Libatkan Pindad & Deep Element
Indonesia dan Yordania Sepakat Tukar-menukar Info Intelijen, Apa Tujuannya?
Prabowo-Albanese Teken Kesepakatan Jaga Stabilitas Indo-Pasifik, Era Baru Hubungan 2 Negara