MAARIF Insitute Nilai Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan Anak Nakal ke Barak Keliru, Bisa Merusakan Sistem Pendidikan

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 09 Mei 2025
MAARIF Insitute Nilai Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan Anak Nakal ke Barak Keliru, Bisa Merusakan Sistem Pendidikan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi temui Menteri HAM Natalius Pigai. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - MAARIF Institute for Culture and Humanity menilai pendekatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer untuk dibina keliru.

Menurut Direktur Eksekutif MAARIF Institute Andar Nubowo pendekatan itu juga berbahaya dan berpotensi merusak sistem pendidikan secara struktural.

"Kebijakan semacam ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan ruang pendidikan yang aman, adil, dan inklusif bagi seluruh anak bangsa," ujar Andar dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5).

Ia menilai rencana Dedi Mulyadi memasukkan siswa sekolah nakal ke barak militer merupakan pelanggaran perlindungan anak dalam dunia pendidikan.

"Pengiriman siswa ke barak militer merupakan bentuk kekerasan simbolik dan struktural dalam dunia pendidikan," tuturnya.

Baca juga:

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Temui Menteri HAM Natalius Pigai Bahas Pendidikan Barak Militer

Pendekatan militeristik terhadap siswa, kata Andar, mengganti proses pendidikan yang reflektif dan dialogis menjadi pemaksaan disiplin yang menekankan kepatuhan.

"Dalam sistem seperti ini, pendidikan berhenti menjadi alat pembebasan dan berubah menjadi instrumen penyeragaman membungkam keberagaman ekspresi," kata dia.

Andar juga mengatakan kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer sangat bertentangan dengan arah reformasi pendidikan nasional.

"Pendekatan militeristik tidak hanya gagal menjawab persoalan pendidikan, tetapi juga melemahkan kerangka hukum dan etika yang dibangun bersama demi melindungi hak anak di lingkungan belajar," ucapnya.

Ia mengatakan kebijakan itu mengembalikan dunia pendidikan pada pola lama yang represif dan eksklusif. Dia juga menilai hal itu suatu kemunduran yang tidak boleh dinormalisasi.

"Di tengah kompleksitas ini, alih-alih mendorong evaluasi terhadap kebijakan pendidikan dan kurikulum yang komprehensif dan sistemik, pemerintah justru memilih jalur pintas dengan mengontrol tubuh siswa tanpa menyentuh akar ketimpangan," tandasnya. (Pon)

#Gubernur Jawa Barat #Siswa #Dedi Mulyadi #Berita #Indonesia #Merahputih
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dedi Mulyadi Janji Jadikan Adik Affan Kurniawan Anak Angkat dan Carikan Rumah untuk Keluarga
Insiden yang menewaskan Affan Kurniawan (21) terjadi ketika ia dilindas oleh kendaraan taktis Brimob saat kerusuhan demo di DPR Jakarta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Dedi Mulyadi Janji Jadikan Adik Affan Kurniawan Anak Angkat dan Carikan Rumah untuk Keluarga
Indonesia
Kompolnas Dorong Polda Jabar Tuntaskan Kericuhan Saat Pesta Rakyat Pernikahan Anak Gubernur Jabar yang Berakhir Tragis
Ia menekankan pentingnya memberikan kepastian hukum, apakah peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau bukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kompolnas Dorong Polda Jabar Tuntaskan Kericuhan Saat Pesta Rakyat Pernikahan Anak Gubernur Jabar yang Berakhir Tragis
Indonesia
Pemerintah Targetkan 12 Sekolah Garuda Rampung pada 2026, 4 Siap Beroperasi
Pemerintah menargetkan 12 Sekolah Garuda rampung pada 2026. Kemudian, empat sekolah sudah siap beroperasi.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Pemerintah Targetkan 12 Sekolah Garuda Rampung pada 2026, 4 Siap Beroperasi
Olahraga
Raih Emas Terbanyak di Asian Cup Woodball Championship 2025, 3 Srikandi Indonesia Belum Puas dan Mau Catat Sejarah Baru
3 srikandi Indonesia masih belum puas meraih emas terbanyak di Asian Cup Woodball Championship 2025. Ketiganya ingin mencatatkan sejarah baru.
Soffi Amira - Sabtu, 23 Agustus 2025
Raih Emas Terbanyak di Asian Cup Woodball Championship 2025, 3 Srikandi Indonesia Belum Puas dan Mau Catat Sejarah Baru
Indonesia
Pemkab Bekasi Ikut Perintah Gubernur Jabar Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Faktor kondisi ekonomi masyarakat yang tengah tidak stabil menjadi pertimbangan utama Pemkab Bekasi mengikuti instruksi Dedi Mulyadi tersebut
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Pemkab Bekasi Ikut Perintah Gubernur Jabar Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Jelang Peringatan HUT ke-80 RI, PT KAI Ajak Penumpang Tunjukkan Sikap Hormat setiap Pukul 10.00, Nyanyikan 'Indonesia Raya' Bersama-Sama
Diharapkan menjadi pengingat akan pentingnya semangat persatuan, kebanggaan terhadap bangsa, dan penghormatan terhadap simbol negara.
Dwi Astarini - Jumat, 15 Agustus 2025
Jelang Peringatan HUT ke-80 RI, PT KAI Ajak Penumpang Tunjukkan Sikap Hormat setiap Pukul 10.00, Nyanyikan 'Indonesia Raya' Bersama-Sama
Lifestyle
Prakiraan Cuaca 14–18 Agustus 2025: Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang
Prakiraan Cuaca Indonesia: berdasarkan informasi terkini yang dihimpun dari BMKG, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem
ImanK - Rabu, 13 Agustus 2025
Prakiraan Cuaca 14–18 Agustus 2025: Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Ramal Indonesia Bubar Tahun 2030
ASEAN INGATKAN RI BISA RUNTUH 2023 AKIBAT UTANG MEMBENGKAK NASIB BISA SERUPA SRI LANKA!
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Ramal Indonesia Bubar Tahun 2030
Indonesia
RI-Selandia Baru Sepakat Kejar Target Kerja Sama Dagang Rp 58 T, Termasuk Program MBG
Indonesia dan Selandia Baru menyepakati kerja sama perdagangan dua arah dengan target mencapai US$ 3,6 miliar atau Rp 58,7 triliun pada 2029.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Agustus 2025
RI-Selandia Baru Sepakat Kejar Target Kerja Sama Dagang Rp 58 T, Termasuk Program MBG
Indonesia
Banyak Siswa Keracunan, DPR Minta Kualitas Bahan Makan Bergizi Gratis Diaudit
DPR meminta kualitas bahan Makan Bergizi Gratis diaudit. Sebab, ada banyak siswa yang mengalami keracunan akibat mengonsumsi makanan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 05 Agustus 2025
Banyak Siswa Keracunan, DPR Minta Kualitas Bahan Makan Bergizi Gratis Diaudit
Bagikan