Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen secara atau lebih rendah dibandingkan pada kuartal IV 2024 yakni 5,02 persen maupun kuartal I 2024 yaitu 5,11 persen.
Kondisi saat ini, masih berada di bawah Vietnam yang mencatat pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN sebesar 6,93 persen (yoy) pada kuartal yang sama.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan koreksi pertumbuhan ekonomi bisa terjadi di masa transisi pemerintahan, seperti pada pergantian kabinet tahun 2014.
"Tetapi, semua perlu tahu bahwa pola seperti ini bukan hal baru. Karena pada masa transisi pemerintahan 2014, kuartal pertama dan kedua juga tumbuh di bawah 5 persen. Artinya, dalam masa penyesuaian seperti ini, perlambatan bisa terjadi,” ujar Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip di Jakarta, Rabu.
Baca juga:
Pertumbuhan Ekonomi AS Melambat, China Tegaskan Siap Berunding Tapi Ada Syaratnya
Ia mengatakan, salah satu faktor utama perlambatan kali ini adalah kontraksi konsumsi pemerintah. Maka dari itu, percepatan belanja negara menjadi kunci.
Ketua DEN menyatakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu motor penting untuk mengakselerasi belanja negara.
Dampak nyata akan tercipta dari program ini, kata ia, salah satunya menghidupkan simpul ekonomi desa seperti petani sayur, peternak ayam, penjual telur, hingga pelaku UMKM lokal.
Di samping konsumsi pemerintah, Luhut mewaspadai perlambatan konsumsi rumah tangga, investasi yang dianggap belum pulih optimal.
Lalu, tekanan ekspor akibat kondisi global, hingga pertumbuhan wilayah yang belum merata. Sehinggapemerataan dan percepatan harus dijalankan secara simultan.
"Dalam situasi seperti ini, bukan saatnya saling menyalahkan. Kita butuh kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian untuk mengambil keputusan penting," katanya.
Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh pemerintah tidak mengganggu belanja dan transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap produk UMKM.
Penegasan ini disampaikan di tengah isu perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan pertanyaan mengenai keberlangsungan program pemerintah terhadap sektor UMKM.
"Sampai hari ini, dengan adanya isu efisiensi atau tidak efisiensi, proses aktivitas transaksi pengadaan dan perluasan akses pasar terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah berjalan saja," ujar Maman ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa.
Ketua DEN menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan regulasi, memperkuat kemitraan dagang, serta menjaga keseimbangan hubungan ekonomi global sambil memastikan perlindungan bagi rakyat kecil, bergerak ke arah bersama, baik dari desa hingga pusat maupun dari bawah ke atas.
"Saya percaya bila kita bekerja secara kompak dan terintegrasi, kita bukan hanya mampu melewati masa sulit ini, tetapi juga mempercepat langkah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan bersama," ungkapnya. (*)
