Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Lingkaran Survei Indonesia menyatakan pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 bukan sekadar pidato ekonomi tahunan, melainkan deklarasi arah ekonomi baru Indonesia.
Menurut Denny JA, inti pidato Prabowo sangat jelas. Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, tetapi karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.
Ia menggambarkan Indonesia seperti rumah besar beratap emas, tetapi lantainya bocor di banyak sudut.
"Ini paradoks terbesar Indonesia negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil," ujar Denny JA dalam esainya yang dipublikasikan di Facebook Denny JA’s World, Jumat (22/5).
Prabowo Dinilai Usung Ekonomi Berbasis Pasal 33 UUD 1945
Denny JA menilai Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945. Negara, menurutnya, ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis.
“Ini bukan sosialisme klasik, tetapi jalan tengah. Pasar tetap hidup, namun negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor,” tulis Denny JA.
Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI, Prabowo memang menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional agar hasilnya lebih dirasakan masyarakat Indonesia.
Baca juga:
Prabowo Sebut Rakyat Ingin Hidup Layak, Tidak Bermimpi Kaya Raya dan Mewah
Soroti Kebocoran Devisa dan Under-Invoicing
Dalam pidato tersebut, Prabowo menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar USD 436 miliar, tetapi sekitar USD 343 miliar kembali mengalir keluar negeri.
Jika dirata-ratakan, kebocoran itu mencapai sekitar USD 15,6 miliar per tahun atau sekitar Rp265 triliun per tahun. Ada pula estimasi kerugian akibat praktik under-invoicing selama 34 tahun yang disebut mencapai USD 908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun.
Data kebocoran tersebut, menurut Denny JA, merujuk pada pidato resmi Presiden Prabowo 20 Mei 2026 yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan selama dua dekade terakhir.
"Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional," kata Denny JA.
Disebut Mirip Model Developmental State Asia Timur
Denny JA menyebut arah ekonomi Prabowo sangat dekat dengan konsep developmental state Asia Timur.
Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, tetapi karena negara hadir secara aktif memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.
"Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang," ujarnya.
Baca juga:
DPR Dukung PP Ekspor SDA Prabowo, Dinilai Bisa Tutup 'Kebocoran' Pemasukan Negara
Peringatkan Risiko Jika Tata Kelola Lemah
Namun demikian, Denny JA mengingatkan bahwa negara kuat saja tidak cukup. Menurut dia, keberhasilan model Asia Timur lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil.
Karena itu, kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN dinilai hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.
"Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah dari swasta gelap ke birokrasi gelap," katanya.
Ia juga mengingatkan risiko besar jika nasionalisme ekonomi dijalankan tanpa tata kelola yang sehat. Denny JA mencontohkan Venezuela yang memiliki cadangan minyak besar tetapi gagal akibat institusi melemah, korupsi membesar, dan perusahaan negara dipolitisasi.
Nigeria pun disebut mengalami paradoks serupa: kaya energi, tetapi lama terjebak dalam korupsi dan tata kelola yang lemah.
Pelajaran dunia sangat jelas: negara kuat tanpa integritas bisa berubah menjadi predator. Tetapi negara kuat dengan kompetensi bisa menjadi pembangun peradaban,
Denny JA.
(Asp)
