Widi Hatmoko
Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan daerah tersebut dalam kondisi darurat bencana banjir dan longsor selama tujuh hari ke depan.
Penetapan tersebut setelah melakukan rapat koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Taruga Siaga Bencana (Tagana), DPRD, dan instansi terkait, dimana kegiatan tersebut dipimpin bupati setempat.
"Mulai saat ini, kita tetapkan darurat bencana untuk tujuh hari ke depan," kata Bupati Limapuluh Irfendi Arbi usai rapat koordinasi di Payakumbuh, Sabtu (4/2).
Ia menjelaskan status tersebut ditetapkan karena melihat dampak bencana banjir dan longsor yang melanda daerah itu sehingga banyaknya infrastruktur yang rusak, area pertanian rusak, dan sejumlah masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung.
Menurutnya, tim penanganan bencana yang terdiri atas Basarnas, Dinas Sosial, PMI, Tim Kesehatan, TNI, Polri dan berbagai ormas lainnya telah melakukan penanganan hingga sebelum tanggap darurat ditetapkan.
Pihaknya akan melakukan rapat dengan semua instasi terkait untuk mendapatkan langkah-langkah penangannya bencana tersebut, termasuk tindakan untuk mengevakuasi masyarakat, serta penyedian logistik.
Bupati meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat untuk berperan aktif dalam menangani bencana banjir dan longsor itu.
"Kepada BPBD, Basarnas, Tagana mengambil langkah untuk penyelamatan masyarakat dari banjir, Dinas Sosial menyuplai makanan dan logistik, serta Dinas Kesehatan menyediakan obat-obatan sehingganya tidak banyak masyarakat yang sakit. Untuk OPD lainnya untuk berperan aktif dalam musibah ini," paparnya.
Berdasarkan data yang dihimpun di BPBD setempat, banjir dan longsor terjadi di 23 titik, dari 23 lokasi tersebut, 13 titik longsor dan 10 lokasi banjir.
Dari 13 titik longsor, tujuh di antaranya terjadi di Nagari Koto Alam dan satu titik di Sibunbun Nagari Tanjung Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Selain itu, tiga titik di Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, dua titik sebelum Kelok Sebilan, tepatnya di Air Putiah, Kecamatan Harau.
Banjir melanda 10 lokasi, di antaranya Nagari Sopang, Pangkalan, dan Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
Selain itu, di Kecamatan Kapur IX, Nagari Limbanang Baruah, Kecamatan Suliki, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, dan Nagari Subarang air, Balai Panjang, dan Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban.
Pihaknya sudah menurunkan alat berat untuk menyingkirkan material longsor sehingga badan jalan yang tertimbun meterial dapat dilalui. Jalan tersebut sebagai akses masyarakat ke Pangkalan.
Ia menjelaskan lokasi tersebut merupakan wilayah yang rawan longsor saat curah hujan tinggi, karena medannya perbukitan terjal.
Banjir melanda Nagari Pangkalan sejak Jumat dini hari, di mana air mulai naik ke permukiman masyarakat sejak pukul 03.00 WIB.
Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Safaruddin menyarankan agar penanganan bencana tersebut dilakukan dalam satu komando sehingga memudahkan mengambil langkah penanganan ke depannya.
Selain itu, ditunjuk koodinasi di masing-masing kecamatan, hal itu mengingat lokasi bencana bukan hanya satu atau dua titik, melainkan banyak lokasi.
Karena lokasi bencana ini tidak hanya satu, maka kiranya perlu dibentuk koordinasi di masing-masing kecamatan kata dia.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Pagar Negara meminta bantuan pada BPBD Kabupaten Kampar untuk penanggulangan banjir dan longsor di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
Kita sudah berusaha untuk masuk ke daerah bencana, tetapi terhambat oleh beberapa titik longsor. Terpaksa kita minta bantuan BPBD Kampar yang kemungkinan memiliki akses lebih baik ke daerah bencana," ujar dia.
Ia mengatakan sekarang BPBD bersama pihak terkait sedang berupaya menyingkirkan material longsor menggunakan alat berat agar bisa masuk ke lokasi banjir untuk membantu masyarakat.
Sumber: ANTARA
