Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Rencana pembentukan matra baru di tubuh TNI, yakni Matra Siber tak semudah membalik telapak tangan. Ada perubahan aturan apabila hendak menambah matra baru di TNI. Regulasi yang ada saat ini juga dinilai belum memungkinkan satuan siber menjadi matra tersendiri di luar TNI AU, TNI AD, maupun TNI AL.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa pembentukan matra baru di tubuh TNI salah satunya syaratnya adalah harus punya alutsista (alat utama sistem persenjataan).
"Kalau siber jadi matra, ada kesan berdiri sendiri,” ungkap TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (6/9).
Baca juga:
Wacana Pembentukan Matra Siber TNI, DPR Nilai Ada Kesan Berdiri Sendiri
Pria yang kerap disapa Kang TB itu menambahkan, pembentukan matra baru di TNI bukan hal yang mudah, mengingat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditegaskan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
Oleh karenanya, apabila hendak ada pembentukan matra baru maka regulasi yang ada harus diubah dahulu. Dalam hal ini adalah dengan merevisi UU TNI. “Kalau ingin menambah matra atau angkatan baru, ubah dulu aturannya,” tegas purnawirawan Mayjen TNI AD tersebut.
Baca juga:
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan pun mengaku tidak sepakat apabila kekuatan pertahanan siber ini disebut sebagai sebuah angkatan. Terlebih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pernah menyatakan pasukan siber akan lebih banyak diisi oleh pihak sipil yang memiliki kemampuan IT sehingga penggunaan istilah angkatan menjadi kurang tepat.
“Jadi bukan angkatan istilahnya. Tetapi sebuah lembaga yang khusus siber Tentara Nasional Indonesia. Di negara-negara lain pun begitu,” kata Kang TB.
