Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menilai masih banyak pekerjaan rumah (PR) besar yang belum terselesaikan di sektor energi selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan ini disampaikan Ratna merespons komentar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut hanya Presiden yang berhak menilai kinerja kementerian.
“Tentu kita menghargai semangat kerja Pak Menteri, tetapi evaluasi publik dan DPR juga penting untuk memastikan arah kebijakan energi nasional tetap sejalan dengan target kemandirian dan keberlanjutan,” kata Ratna, dalam keterangannya kepada media, Senin (20/10).
Baca juga:
Menteri Bahlil Mengaku Tiap Dipanggil Prabowo Selalu Kena Tegur
Ratna menyoroti sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum menunjukkan progres signifikan, seperti pembangunan kilang minyak dalam negeri, pabrik etanol berbasis tebu dan singkong, serta penguatan program energi hijau.
Dia juga mengkritisi lambatnya implementasi energi terbarukan seperti surya, angin, dan biomassa. Menurutnya, tanpa roadmap yang jelas dan investasi berkelanjutan, target net zero emission akan sulit tercapai.
Tak hanya itu, Ratna menyoroti belum rampungnya aturan turunan dari Undang-Undang Minerba yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.
“UU Minerba ini penting untuk menjamin keberlanjutan industri tambang nasional. Penyusunan aturan turunannya jangan sampai lamban,” paparnya.
Baca juga:
1 Tahun Prabowo Berkuasa, YLBHI Soroti Ruang Demokrasi Kian MenyempitDPR
“Evaluasi bukan berarti mengkritik tanpa solusi. Justru ini momentum bagi kita semua untuk memperbaiki tata kelola energi agar lebih berdaulat, efisien, dan berkeadilan,” tutup legislator PKB itu. (Pon)
