Legislator Prediksi Prabowo Bakal Sulap Pesantren Jadi Pusat Pendidikan Unggulan Lewat UU HKPD

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 30 Juni 2025
Legislator Prediksi Prabowo Bakal Sulap Pesantren Jadi Pusat Pendidikan Unggulan Lewat UU HKPD

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan keyakinannya terhadap komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam mengembangkan dunia pesantren di Indonesia.

Keyakinan ini didasari keseriusan Prabowo dalam mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, termasuk penguatan alokasi anggaran dari pemerintah daerah melalui APBD.

"Saya yakin Pak Prabowo serius merealisasikan amanat UU Pesantren. Beliau sangat concern bahwa pendidikan harus dioptimalkan, dan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah," ujar Cucun dalam keterangannya, Senin (30/6).

Baca juga:

Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama

Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa sumber pendanaan pesantren sudah jelas diatur dalam UU Pesantren, yaitu berasal dari APBN dan APBD. Ia mengingatkan agar daerah-daerah yang belum melaksanakan ketentuan ini segera menindaklanjutinya secara konkret.

"Jika ada daerah yang belum melaksanakan amanat UU Pesantren, ya harus segera dievaluasi. Bahkan, peraturan daerah (perda) yang sudah disahkan DPRD harus diikuti dengan peraturan turunannya seperti pergub dan perbup agar implementasinya berjalan di lapangan," jelasnya.

Menurut Cucun, kehadiran Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) seharusnya memberikan kekuatan baru bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran secara tepat guna, termasuk untuk sektor pendidikan nonformal seperti pesantren.

Baca juga:

PKB Dorong Pemerintah Naikkan Anggaran Pendidikan Pesantren

Namun, ia menyoroti masih banyak daerah yang belum optimal memanfaatkan peluang ini akibat kebijakan efisiensi yang belum sinkron.

"Banyak APBD yang masih habis untuk belanja pegawai. Sekarang, dengan UU HKPD, daerah seharusnya bisa lebih fleksibel dan fokus pada penguatan fungsi anggaran sesuai peruntukan," tegas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini.

Ia juga menegaskan bahwa alokasi mandatory anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD bukan hanya untuk pendidikan formal. Pesantren juga berhak mendapatkan alokasi tersebut berdasarkan pengakuan resmi dari UU Pesantren.

"APBD-nya ini masih banyak yang belum disiplin. Kita harus terus mendorong agar alokasi pendidikan, termasuk untuk pesantren, benar-benar dijalankan. Ini bukan sekadar kebijakan, tapi mandat konstitusi," pungkas Cucun.

#DPR RI #Pesantren #Presiden Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari Manila dan Shenzhen usai Gibran Rakabuming berhenti. Simak pernyataan dan aturan UUD 1945.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2026
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Pemprov DKI Jakarta membuka peluang memperluas program Sekolah Swasta Gratis hingga pondok pesantren. Jumlah sekolah yang ditargetkan masuk program mencapai 253.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Prabowo tidak menolak niat Gibran mundur setelah keduanya bertemu selama sekitar 2,5 jam.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Bagikan