Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C, Hardiyanto Kenneth menyoroti kebocoran uang akibat parkir liar di Jakarta yang menembus triliunan rupiah. Persoalan ini pun harus disikapi dengan serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Kalau kita lihat ini, kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan lah," kata Kenneth di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/5).
Politikus PDIP itu menyarankan agar Unit Pengelola Parkir (UPP) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dibubarkan dan dikelola swasta dengan pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Cuma memang ke depannya kalau kita melihat UPP parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur (Pramono Anung) dibubarin aja. Kita lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang ngelola aja," ucapnya.
Baca juga:
Viral Tukang Parkir Manggarai Tawuran kena Bacok, Eks Kapolsek Tebet Anggap Cuma Adu Gengsi.
Menurut dia, perparkiran Jakarta jika dikelola swasta aliran dananya dapat lebih jelas dengan sistem yang dapat dikawal Pemerintah DKI Jakarta.
Kenneth menambahkan pendapatan dari parkir di Jakarta itu nantinya bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat tidak seperti sekarang.
Lebih jauh, Kenneth menyesalkan UPP Dishub DKI yang saat ini hanya mendapat hitungan Rp 30 miliar setahun dari parkir. Namun, dia meyakini dengan banyaknya kantong parkir di Jakarta nilai pendapatan tidak sekecil itu.
"Ada aturan mainnya. Betul nggak? Ada perjanjiannya. Ya kalau kita lihat UPP parkir ini kan, dia selalu begitu kan. Jadi potensi kebocoran itu sangat luar biasa lah kalau kita hitung-hitung. Cuman saya nggak berani buka angkanya, kita masih ngitung, tapi masuk ke kisaran triliunan," tandasnya. (Asp)
