Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Legislator PDIP Pertanyakan Niat Kemendagri di PSU Tasikmalaya

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 09 April 2025
Legislator PDIP Pertanyakan Niat Kemendagri di PSU Tasikmalaya

Ilustrasi TPS. (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak cawe-cawe dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Deddy mengatakan ia mendapat info adanya tim yang diturunkan Irjen Kemendagri ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya. “Saya heran, kenapa tiba-tiba Kemendagri menurunkan tim ke sana dan langsung melakukan audit kepada OPD tertentu,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4).

“Apakah ada laporan, indikasi penyalahgunaan atau masalah mendesak lainnya yang membuat Kemendagri begitu bersemangat di Tasikmalaya?” tanya legislator Dapil Kalimantan Utara tersebut.

Deddy lebih lanjut mempertanyakan apakah langkah itu merupakan langkah Kemendagri dan diperlakukan sama untuk seluruh wilayah di Indonesia yang melakukan PSU. “Apakah ini dilakukan di seluruh daerah yang melakukan PSU atau hanya menargetkan Tasikmalaya, Kemendagri harus memberikan penjelasan,” kata Deddy.

Baca juga:

Menang Pilkada Tasikmalaya, Dicky Chandra Bakal Jadi Wakil Walikota



“Sebagai Ketua DPP PDIP dan anggota Komisi II DPR RI, saya mendapat informasi bahwa besar kemungkinan tim Kemendagri itu sedang on mission,” sambungnya.

Hal ini disebutkan menjadi perhatian pihaknya mengingat perlakuan Kemendagri sangat berbeda ketimbang saat Pemilu dan Pilkada 2024.

Menurut Deddy, saat itu Kemendagri tidak pernah menurunkan tim meskipun banyak laporan masyarakat, bahkan gugatan anggota Komisi II dalam rapat-rapat di DPR dengan Kemendagri.

“Sebagaimana diketahui, kemenangan calon bupati petahana yang diusung PDI Perjuangan dibatalkan di MK dan diminta mengganti cagub dan melakukan PSU. Oleh karena itu, kami berharap agar Kemendagri tidak melakukan cawe-cawe di Tasikmalaya dan PSU mana pun. Silakan melakukan audit setelah PSU diakukan, jangan melakukan langkah-langkah yang bisa memengaruhi hasil PSU,” tutup Deddy.(Pon)

Baca juga:

Anggaran PSU Tidak Boleh Korbankan Dana Pendidikan dan Kesehatan, Mendagri Tolak Usulan Tersebut

#Pemungutan Suara Ulang #Tasikmalaya #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Humas KemenPAN-RB menjelaskan sejauh ini tidak ada aturan soal sanksi bagi instansi pusat atau daerah yang tidak mematuhi ketentuan dalam SE.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Indonesia
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 April 2026
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
Indonesia
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Pada beberapa tahun sebelumnya penerimaan praja yang relatif kecil berdampak pada beban mengajar dosen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 Maret 2026
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Bagikan