Legislator PDIP Pertanyakan Niat Kemendagri di PSU Tasikmalaya

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 09 April 2025
Legislator PDIP Pertanyakan Niat Kemendagri di PSU Tasikmalaya

Ilustrasi TPS. (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak cawe-cawe dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Deddy mengatakan ia mendapat info adanya tim yang diturunkan Irjen Kemendagri ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya. “Saya heran, kenapa tiba-tiba Kemendagri menurunkan tim ke sana dan langsung melakukan audit kepada OPD tertentu,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4).

“Apakah ada laporan, indikasi penyalahgunaan atau masalah mendesak lainnya yang membuat Kemendagri begitu bersemangat di Tasikmalaya?” tanya legislator Dapil Kalimantan Utara tersebut.

Deddy lebih lanjut mempertanyakan apakah langkah itu merupakan langkah Kemendagri dan diperlakukan sama untuk seluruh wilayah di Indonesia yang melakukan PSU. “Apakah ini dilakukan di seluruh daerah yang melakukan PSU atau hanya menargetkan Tasikmalaya, Kemendagri harus memberikan penjelasan,” kata Deddy.

Baca juga:

Menang Pilkada Tasikmalaya, Dicky Chandra Bakal Jadi Wakil Walikota



“Sebagai Ketua DPP PDIP dan anggota Komisi II DPR RI, saya mendapat informasi bahwa besar kemungkinan tim Kemendagri itu sedang on mission,” sambungnya.

Hal ini disebutkan menjadi perhatian pihaknya mengingat perlakuan Kemendagri sangat berbeda ketimbang saat Pemilu dan Pilkada 2024.

Menurut Deddy, saat itu Kemendagri tidak pernah menurunkan tim meskipun banyak laporan masyarakat, bahkan gugatan anggota Komisi II dalam rapat-rapat di DPR dengan Kemendagri.

“Sebagaimana diketahui, kemenangan calon bupati petahana yang diusung PDI Perjuangan dibatalkan di MK dan diminta mengganti cagub dan melakukan PSU. Oleh karena itu, kami berharap agar Kemendagri tidak melakukan cawe-cawe di Tasikmalaya dan PSU mana pun. Silakan melakukan audit setelah PSU diakukan, jangan melakukan langkah-langkah yang bisa memengaruhi hasil PSU,” tutup Deddy.(Pon)

Baca juga:

Anggaran PSU Tidak Boleh Korbankan Dana Pendidikan dan Kesehatan, Mendagri Tolak Usulan Tersebut

#Pemungutan Suara Ulang #Tasikmalaya #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Bagikan