Legislator PDIP Pertanyakan Niat Kemendagri di PSU Tasikmalaya

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak cawe-cawe dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Deddy mengatakan ia mendapat info adanya tim yang diturunkan Irjen Kemendagri ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya. “Saya heran, kenapa tiba-tiba Kemendagri menurunkan tim ke sana dan langsung melakukan audit kepada OPD tertentu,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4).

“Apakah ada laporan, indikasi penyalahgunaan atau masalah mendesak lainnya yang membuat Kemendagri begitu bersemangat di Tasikmalaya?” tanya legislator Dapil Kalimantan Utara tersebut.

Deddy lebih lanjut mempertanyakan apakah langkah itu merupakan langkah Kemendagri dan diperlakukan sama untuk seluruh wilayah di Indonesia yang melakukan PSU. “Apakah ini dilakukan di seluruh daerah yang melakukan PSU atau hanya menargetkan Tasikmalaya, Kemendagri harus memberikan penjelasan,” kata Deddy.

Baca juga:

Menang Pilkada Tasikmalaya, Dicky Chandra Bakal Jadi Wakil Walikota

“Sebagai Ketua DPP PDIP dan anggota Komisi II DPR RI, saya mendapat informasi bahwa besar kemungkinan tim Kemendagri itu sedang on mission,” sambungnya.

Hal ini disebutkan menjadi perhatian pihaknya mengingat perlakuan Kemendagri sangat berbeda ketimbang saat Pemilu dan Pilkada 2024.

Menurut Deddy, saat itu Kemendagri tidak pernah menurunkan tim meskipun banyak laporan masyarakat, bahkan gugatan anggota Komisi II dalam rapat-rapat di DPR dengan Kemendagri.

“Sebagaimana diketahui, kemenangan calon bupati petahana yang diusung PDI Perjuangan dibatalkan di MK dan diminta mengganti cagub dan melakukan PSU. Oleh karena itu, kami berharap agar Kemendagri tidak melakukan cawe-cawe di Tasikmalaya dan PSU mana pun. Silakan melakukan audit setelah PSU diakukan, jangan melakukan langkah-langkah yang bisa memengaruhi hasil PSU,” tutup Deddy.(Pon)

Baca juga:

Anggaran PSU Tidak Boleh Korbankan Dana Pendidikan dan Kesehatan, Mendagri Tolak Usulan Tersebut