Legislator Partai Koalisi Prabowo Desak Jokowi Tunjuk Kepala OIKN Definitif


Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/2/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)
MerahPutih.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pelaksana tugas (Polri) Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Dalam tugasnya, Menteri Basuki didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Badan Otorita. Keduanya menggantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang kompak mundur dari jabatan strategis itu.
Kondisi megaproyek ibu kota baru IKN yang hanya dipimpin pejabat berstatus Plt ini menuai kekhawatiran dari pihak parlemen. Pemerintah didesak agar segera menunjuk pejabat definitif untuk memimpin Otorita IKN.
“Presiden Jokowi mesti menetapkan calon definitifnya supaya gerak langkah pembangunan itu segera maksimal lagi,” kata anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, kepada wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/6).
Baca juga:
Guspardi khawatir pembangunan IKN jadi tak maksimal jika tidak segera ditetapkan pejabat definitif. Apalagi, kata dia, Komisi II ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Otorita IKN beberapa waktu lalu banyak mendapat informasi kurang baik.
Saat itu, Guspardi mengungkapkan Badan Otorita IKN menyampaikan kepada Komisi II masih banyak persoalan IKN yang harus diselesaikan. Dia mencontohkan ada proyek yang harusnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2-3 bulan lagi, ternyata progresnya baru mencapai 40-60 persen.
Menurut Guspardi, penunjukan pemimpin definitif Otorita IKN secepatnya bertujuan supaya proyek yang berlokasi di Kalimantan Timur ini tidak mangkrak dan bisa cepat rampung agar bisa ditempati presiden berikutnya.
“Kalau cuma pelaksana tugas, yang melakukan tentu optimalisasinya berbeda dengan pejabat yang definitif itu,” tandas politikus Partai Amanat Nasional, anggota partai koalisi pengusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo

Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau

Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
