Legislator Partai Koalisi Prabowo Desak Jokowi Tunjuk Kepala OIKN Definitif

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 05 Juni 2024
Legislator Partai Koalisi Prabowo Desak Jokowi Tunjuk Kepala OIKN Definitif

Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/2/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pelaksana tugas (Polri) Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Dalam tugasnya, Menteri Basuki didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Badan Otorita. Keduanya menggantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang kompak mundur dari jabatan strategis itu.

Kondisi megaproyek ibu kota baru IKN yang hanya dipimpin pejabat berstatus Plt ini menuai kekhawatiran dari pihak parlemen. Pemerintah didesak agar segera menunjuk pejabat definitif untuk memimpin Otorita IKN.

“Presiden Jokowi mesti menetapkan calon definitifnya supaya gerak langkah pembangunan itu segera maksimal lagi,” kata anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, kepada wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/6).

Baca juga:

Kepala Otorita IKN Mundur, DPR Bakal Panggil Pemerintah

Guspardi khawatir pembangunan IKN jadi tak maksimal jika tidak segera ditetapkan pejabat definitif. Apalagi, kata dia, Komisi II ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Otorita IKN beberapa waktu lalu banyak mendapat informasi kurang baik.

Saat itu, Guspardi mengungkapkan Badan Otorita IKN menyampaikan kepada Komisi II masih banyak persoalan IKN yang harus diselesaikan. Dia mencontohkan ada proyek yang harusnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2-3 bulan lagi, ternyata progresnya baru mencapai 40-60 persen.

Menurut Guspardi, penunjukan pemimpin definitif Otorita IKN secepatnya bertujuan supaya proyek yang berlokasi di Kalimantan Timur ini tidak mangkrak dan bisa cepat rampung agar bisa ditempati presiden berikutnya.

“Kalau cuma pelaksana tugas, yang melakukan tentu optimalisasinya berbeda dengan pejabat yang definitif itu,” tandas politikus Partai Amanat Nasional, anggota partai koalisi pengusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu. (Knu)

#IKN Nusantara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Ada permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan VIP menjadi bandara umum.
Dwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Indonesia
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
, lima batalyon baru itu akan ditempatkan di Jakarta, Lampung, Ambon, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Natuna.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN.”
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
Indonesia
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Indonesia
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Bagikan