Legislator Minta PPKM Level 3 Nataru Diperpanjang, Cegah Pemudik 'Curi Start'

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 02 Desember 2021
Legislator Minta PPKM Level 3 Nataru Diperpanjang, Cegah Pemudik 'Curi Start'

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di salah satu wahana bermain di Dufan, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu (11/9/2021). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - PPKM Level 3 saat Natal dan Tahun Baru perlu dipersiapkan matang. Bahkan, ada usul agar durasi PPKM Level 3 di seluruh Indonesia diperpanjang.

Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo meminta agar PPKM Level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diterapkan lebih dari sepekan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pemudik yang melakukan ‘curi start’ sebelum PPKM diberlakukan pada 24 Desember 2021.

“Untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 pada libur Nataru, perlu dilakukan PPKM Level 3 lebih dari sepekan (sebelum 24 Desember) agar tidak ada yang mencuri start mudik, dan betul-betul mengurangi mobilitas masyarakat,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (2/12).

Baca Juga:

PPKM Level 3 Nataru, Polri Dirikan Posko di Seluruh Pintu Tol



Dalam Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, PPKM Level 3 Nataru berlangsung dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Rahmad menilai perlu ada upaya yang lebih dalam memperketat pergerakan orang untuk mengurangi risiko lonjakan kasus.

“Baik itu pembatasan di tempat wisata, aktivitas di mal, kemudian larangan mudik dan cuti bagi ASN/PNS hingga pegawai swasta, pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh,” tutur Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Rahmad juga meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan transportasi darat yang relatif susah dikendalikan. Tak hanya angkutan umum, namun juga kendaraan pribadi seperti mobil dan motor.

“Semoga dengan pemberlakuan ganjil-genap, termasuk di tol, dapat mengurangi pergerakan orang. Perlu juga diawasinya jalur-jalur tikus agar setiap pergerakan orang dapat terdeteksi,” tambahnya.

Ia mengingatkan pentingnya koordinasi pihak-pihak terkait. Rahmad merinci mulai dari pemangku kebijakan dan aparat, hingga penyelenggara industri perdagangan, industri transportasi, industri hospitality dan pariwisata, pengurus gereja dan panitia Natal, serta pengurus rumah ibadah lainnya.

Baca Juga:

PPKM Level 3 Nataru Diterapkan agar Peristiwa Juli 2021 Tak Terulang

“Jangan sampai terjadi lagi lonjakan kasus kematian dan infrastruktur kesehatan yang lumpuh seperti yang terjadi usai libur Idul Fitri lalu,” tegasnya.

Meski begitu, Rahmad meminta pemerintah tetap bersiap apabila terjadi lonjakan kasus usai libur Nataru seperti yang telah diprediksi oleh sejumlah pakar. Apalagi dengan adanya varian baru virus Corona, Omicron, yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat dan fasilitas kesehatan harus tetap bersiap dengan segala kemungkinan terburuk.

"Selain pencegahan, langkah persiapan tetap dibutuhkan agar kita sudah ready bila kondisi pandemi kembali memburuk,” ujar Rahmad.

Saat ini pemerintah sudah melarang pelaku perjalanan dari sejumlah negara di Afrika memasuki Indonesia sebagai antisipasi terjadinya imported case Omicron.

Rahmad menilai, pemerintah perlu menambah daftar negara di luar Afrika yang telah terdeteksi keberadaan Omicron di wilayahnya. Hong Kong sudah lebih dulu dilarang.

Baca Juga:

Jelang PPKM Level 3 Nataru, Kota Bandung Test Acak 5000 Orang Per Hari

Namun untuk Belanda, Singapura, Malaysia, Italia, Jerman, Israel, Belgia, Inggris, Republik Ceko, Australia, Perancis, dan Kanada juga perlu dipertimbangkan untuk pembatasan masuk. "Karena diketahui telah ada kasus Omicron,” imbau legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.

Sementara itu kepada masyarakat, Rahmad meminta agar tidak perlu panik terhadap Omicron. Walaupun belum diketahui apakah varian baru COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia atau belum, ia mengatakan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi bisa membantu masyarakat.

“Tidak perlu takut, dan tetap tenang. Pastikan saja tetap disiplin protokol kesehatan," tutupnya seraya meminta warga yang belum divaksin agar segera vaksin. (Knu)

#PPKM #Level PPKM #PPKM Darurat #PPKM Level 1-4 #Perpanjangan PPKM Darurat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
700 Juta Pergerakan Wisatawan Bakal Terjadi di Libur Lebaran 2023
Pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan mendongkrak pertumbuhan industri perhotelan pada 2023.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Februari 2023
700 Juta Pergerakan Wisatawan Bakal Terjadi di Libur Lebaran 2023
Fun
Pencabutan PPKM Jadi Momentum Baik Bagi Bisnis Pertunjukan
Pencabutan PPKM memberikan apa yang telah hilang selama dua tahun.
Andreas Pranatalta - Minggu, 05 Februari 2023
Pencabutan PPKM Jadi Momentum Baik Bagi Bisnis Pertunjukan
Indonesia
Jokowi Minta Anak Buahnya Manfaatkan Momentum Pencabutan PPKM
Presiden Joko Widodo meminta para menteri kabinet Indonesia Maju untuk menggenjot aktivitas ekonomi setelah pencabutan PPKM.
Zulfikar Sy - Senin, 30 Januari 2023
Jokowi Minta Anak Buahnya Manfaatkan Momentum Pencabutan PPKM
Indonesia
Masyarakat Lebih Memilih Menggunakan Masker Meski PPKM Telah Dicabut
Dari hasil survei, mayoritas masyarakat menyatakan setuju masker harus tetap digunakan meskipun kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah dicabut.
Mula Akmal - Senin, 23 Januari 2023
Masyarakat Lebih Memilih Menggunakan Masker Meski PPKM Telah Dicabut
Indonesia
Menkes Klaim Kondisi COVID-19 di Indonesia Stabil Pasca PPKM Dicabut
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kondisi COVID-19 di Indonesia sejak PPKM dicabut relatif terkendali.
Mula Akmal - Selasa, 17 Januari 2023
Menkes Klaim Kondisi COVID-19 di Indonesia Stabil Pasca PPKM Dicabut
Indonesia
Kasus COVID-19 Melandai di Awal Tahun Ini
Penerima vaksinasi dosis penguat atau booster 1 meningkat dari 29,04 persen menjadi 29,13 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 Januari 2023
 Kasus COVID-19 Melandai di Awal Tahun Ini
Indonesia
Booster dan Pakai Masker Masih jadi Syarat Naik Kereta Api
"Masker masih dan vaksinasi penguat tetap diwajibkan di seluruh layanan KAI. Jika ada perubahan dari pemerintah akan segera kami sosialisasikan," kata Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Ayep Hanapi
Andika Pratama - Sabtu, 07 Januari 2023
Booster dan Pakai Masker Masih jadi Syarat Naik Kereta Api
Indonesia
Pemprov DKI Serukan Warga Wajib Pakai Masker saat Naik Angkutan Umum
Pemerintah memutuskan untuk mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 kemarin. Penghentian PPKM ini dianggap Indonesia sudah sangat baik mengendalikan COVID-19.
Mula Akmal - Jumat, 06 Januari 2023
Pemprov DKI Serukan Warga Wajib Pakai Masker saat Naik Angkutan Umum
Indonesia
Pelaku Wisata Jangan Sampai Kehilangan Momentum Pencabutan PPKM
Kebijakan pembebasan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap beberapa sektor, di antaranya pariwisata Indonesia.
Zulfikar Sy - Jumat, 06 Januari 2023
Pelaku Wisata Jangan Sampai Kehilangan Momentum Pencabutan PPKM
Indonesia
Pemerintah Tidak Lagi Keluarkan Aturan Anyar Setelah PPKM Dicabut
Di seluruh dunia, intervensi terbaik dalam penanganan endemi dari diri masyarakat sendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Januari 2023
Pemerintah Tidak Lagi Keluarkan Aturan Anyar Setelah PPKM Dicabut
Bagikan