Eddy Flo
MerahPutih.Com - Capres petahana Jokowi dan Prabowo kembali bertarung dalam debat keempat Pilpres 2019. Debat yang sedianya akan berlangsung pada Sabtu (30/3) itu membahas topik ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.
Menurut Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Nizar Zahro menjelang debat keempat Prabowo tidak memiliki persiapan khusus sebab topik debat tersebut sudah cukup dikuasai capres nomor urut 02 itu. Bahkan, Nizar menilai Prabowo memiliki kapabilitas lebih dari Jokowi terkait tema debat.
"Sama seperti debat sebelumnya karena kita konsisten dengan visi misi yang sudah disampaikan di KPU karena materinya juga penting pemerintahan, ideologi," katanya di Jakarta, Rabu (27/3).
Soal topik pemerintahan, Nizar mengungkapkan Prabowo bakal memberikan catatan khusus kepada Jokowi lantaran tidak ada program atau proyek baru selama pemerintahannya.
"Karena pemerintah yang ada sekarang ini hanya meneruskan saja proyek pemerintah sebelumnya," jelasnya.
Apalagi kebocoran anggaran negara yang selama ini gencar dikritik Prabowo sehingga Nizar menjamin capres Koalisi Indonesia Adil Makmur itu bisa membenahi kementerian perekonomian dengan sumber daya manusia yang di tim ekonomi Prabowo-Sandi.
"Sehingga nanti bisa menambah pendapatan negara dan memperbaiki SDM kita. Seperti perkataan Pak Prabowo yang ingin mengadakan SDM yang sama dengan negara lain," ucap Nizar Zahro yang juga politisi Gerindra tersebut.
Sementara itu dari kubu TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menegaskan Jokowi sudah siap menghadapi debat kontra Prabowo.
Ace optimistis lantaran Jokowi selama berkuasa telah melakukan kebijakan di bidang penguatan ideologi Pancasila, menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif bagi kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, politisi Golkar ini menambahkan dalam bidang ideologi, Jokowi terus melakukan pembinaan Pancasila sebagai ideologi negara. Pemerintahan Jokowi telah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.
"Selain itu, Pemerintahan Jokowi telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai suatu wadah yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila agar menjadi pandangan, pedoman dan pegangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ace dalam keterangannya di Jakarta.
Ace menilai, pemerintahan Jokowi sangat tegas kapada pihak-pihak yang ingin mengancam keberadaan ideologi Pancasila. Salah satunya, Pemerintah Jokowi mengeluarkan Perppu tentang larangan organisasi masyarakat anti Pancasila. Tindakan itu dilakukan dalam rangka melindungi Pancasila dan NKRI.
"Langkah pembubaran HTI kemudian dibenarkan menurut ketentuan hukum hingga ke tingkat Kasasi Mahkamah Agung," imbuh dia.
Pemerintahan Jokowi, kata Ace menginginkan agar nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara.
"Kita ingin Pancasila menjadi ideologi yang bekerja, yang dapat diimplementasikan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan dalam kerangka sistem dengan metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda," pungkas Ace Hasan Syadzily.(Knu)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ketua KPK Agus Rahardjo Benarkan Ada OTT di Jakarta
