Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali akan memeriksa tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana kasus korupsi e-KTP.
Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, lembaga antirasuah itu akan memeriksa tiga saksi tersebut untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.
"Anang Sugiana Sudihardjo merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka baru kasus KTP-e pada Rabu (27/9) lalu," kata Febri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/10).
Adapun ketiga saksi yang akan diperiksa itu yakni Direktur PT Gunsa Valas Utama Ludy Trianto, pegawai PT Panca Wisesa Adhika Siu Hai, dan seorang dari unsur swasta bernama Ferry Tan.
Seperti diketahui, Anang Sugiana Sudihardjo diduga melakukan tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya.
Dari hal tersebut, diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam paket pengadaane-KTP pada Kemendagri.
Indikasi peran Anang Sugiana Sudihardjo terkait dengan kasus itu, antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto, dan kawan-kawan.
PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek e-KTP yang terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.
Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek e-KTP.
Anang Sugiana Sudihardjo disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atas Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (*)
Sumber: ANTARA
