KPK-Kejagung dan Otoritas Amerika Gelar Lokakarya Bahas Pemulihan Aset

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Sabtu, 20 Juli 2024
KPK-Kejagung dan Otoritas Amerika Gelar Lokakarya Bahas Pemulihan Aset

KPK-Kejagung dan Otoritas Amerika Gelar Lokakarya.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Departemen Kehakiman dan Badan Penegakan Hukum Narkotika Amerika Serikat duduk bersama. Mereka membahas soal pemulihan aset.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menyebut lokakarya bersama itu dilakukan sejak 15 Juli - 18 Juli 2024 di st. regis Hotel Jakarta.

"KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Badan Penegakan Hukum Narkotika Amerika Serikat melakukan lokakarya bersama dengan tema penelusuran, pemulihan dan manajemen aset," kata Tessa dalam keterangannya, Sabtu (20/7).

Tessa menyebut lokakarya tersebut difasilitasi oleh departemen kehakiman Amerika Serikat (USDOJ) dan kantor pengembangan, bantuan, dan pelatihan kejaksaan luar negeri (OPDAT).

Baca juga:

Penyidik KPK AKBP Rossa Ternyata Masih Keponakan Caleg DPR Terpilih dari PDIP

Lokakarya tersebut dibuka oleh Tomika Patterson dari USDOJ, Hadi Pratikto selaku Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK; serta Emilwan Ridwan selaku Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI.

"Topik-topik yang dibahas dalam lokakarya tersebut diantaranya : mengenai perspektif perampasan aset dalam uu di amerika dan uu di indonesia, teknik penelusuran aset, teknik penelusuran pencucian uang melalui mata uang kripto, tata cara mengelola asset asset kompleks (virtual), bantuan hubungan timbal balik antara amerika dan indonesia dan lain sebagainya," ujar Tessa.

Tessa menyebut pembicara dalam lokakarya tersebut berasal dari FBI, KPK, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Amerika Serikat, Atase siber irs-ci (layanan pendapatan internal investigasi kriminal) Sydney, divisi penyitaan dan unit internasional dari layanan marshal Amerika Serikat.

"Lokakarya ini menjadi sangat penting untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran bagi penegak hukum khususnya di kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Indonesia," ujar Tessa.

Baca juga:

KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Kasus Wali Kota Semarang

Tessa juga menyebut KPK dan Kejaksaan serta departemen kehakiman Amerika Serikat berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama dalam penelusuran dan penyitaan aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

"Lokakarya-lokakarya seperti ini akan terus diselenggarakan untuk membangun kapasitas dan kompetensi penegak hukum serta menjalin hubungan kerjasama yang mendalam di antara penegak hukum," tutup Tessa. (pon)

#KPK #Kejagung
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
KPK telah melakukan kajian terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dari hasil monitoring, lembaga antirasuah itu menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola program
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
Indonesia
KPK Sita Land Cruiser LC 300 di Kasus OTT Bupati Kuansing
KPK juga melakukan penggeledahan di Kuansing dan Pekanbaru, pada Sabtu (4/7) hingga Senin (6/7).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
KPK Sita Land Cruiser LC 300 di Kasus OTT Bupati Kuansing
Indonesia
KPK Verifikasi Laporan Raja Juli soal Dugaan Amplop dari Suhardiman, Bisa Berujung Perkara Pidana
KPK memverifikasi laporan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan pemberian amplop oleh Suhardiman Amby. Hasil analisis akan menentukan jalur penanganan kasus.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
KPK Verifikasi Laporan Raja Juli soal Dugaan Amplop dari Suhardiman, Bisa Berujung Perkara Pidana
Indonesia
KPK Dalami Temuan 55 Keping Logam Diduga Platinum dari OTT Bupati Langkat, Nilainya Ditaksir Lebih Rp 40 Miliar
KPK menyelidiki 55 keping logam diduga platinum yang ditemukan saat OTT Bupati Langkat Syah Afandin. Jika asli, nilainya ditaksir lebih dari Rp 40 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
KPK Dalami Temuan 55 Keping Logam Diduga Platinum dari OTT Bupati Langkat, Nilainya Ditaksir Lebih Rp 40 Miliar
Indonesia
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Firman Soebagyo menegaskan dugaan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK, bukan dikembalikan kepada pemberi. Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Kementerian Kehutanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Indonesia
KPK Verifikasi Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli Antoni soal Amplop dari Bupati Kuansing
KPK memverifikasi laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan pemberian amplop oleh Bupati Kuantan Singingi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
KPK Verifikasi Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli Antoni soal Amplop dari Bupati Kuansing
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Marak Kepala Daerah Diciduk KPK Karena Korupsi, DPR Serukan Segera Ubah Sistem Pilkada
Desain ulang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) agar tidak memicu tingginya biaya politik.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
Marak Kepala Daerah Diciduk KPK Karena Korupsi, DPR Serukan Segera Ubah Sistem Pilkada
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT yang Menjerat Bupati Langkat Syah Afandin
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 04 Juli 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT yang Menjerat Bupati Langkat Syah Afandin
Bagikan