Andika Pratama
MerahPutih.com - Pihak kepolisian akan mencatat para pelajar yang mengikuti demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, kemudian ditangkap oleh aparat.
Mereka terancam sulit mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan. Hal itu salah satunya bakal diterapkan oleh Polresta Tangerang, Banten.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listiyarti mengkritik kebijakan tersebut. Pasalnya, hal itu dikhawatirkan akan menyulitkan anak mendapatkan pekerjaan di masa depan.
Baca Juga
Syarief Hasan: Tuduhan SBY dan Demokrat Dalangi Demo UU Ciptaker adalah Fitnah
Ia menjelaskan, anak-anak tersebut tidak melakukan tindakan pidana, hak mereka mendapatkan SKCK tidak boleh dihambat oleh Kepolisian.
"Usia yang masih anak, memang mudah sekali diprovokasi ikut demo oleh kelompoknya sebagai bentuk solidaritas. Mereka kerap tak mengerti bahaya, namun mereka tak memiliki niat jahat untuk berbuat onar, hanya ikut-ikutan, oleh karena itu, mereka seharusnya tidak dicatat telah berbuat kriminal," kata Retno dalam keteranganya kepada wartawan yang dikutip, Kamis (15/10).
Dirinya melihat, motivasi para pelajar yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah sekadar untuk meramaikan aksi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta meski banyak anak-anak yang tertangkap banyak yang tidak mengerti apa yang mereka perjuangkan sehingga mereka mau ikut berdemo.
Jadi seharusnya polisi tidak boleh mencatatkan identitas mereka sebagai pelaku tindak pidana sehingga akan bermasalah mendapatkan SKCK.
Selesaikan masalah anak-anak pendemo yang terbukti rusuh, melakukan kekerasan, melakukan pembakaran, dan tindak pidana lainnya sesuai peraturan perundangan yang ada, yaitu UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
"Anak pelaku pidana atau ABH harus diproses dengan menggunakan UU tersebut," tandas Retno.
Ia meminta kepada pihak Kepolisian dan Pemerintah, baik di daerah maupun pusat, melalui Dinas Pendidikan tidak menghilangkan hak atas pendidikan anak-anak Pendemo.
Lantaran di beberapa daerah kami mendapatkan aduan dari para orangtua siswa bahwa anaknya dikeluarkan dari sekolahnya karena tertangkap saat melakukan demo oleh petugas.
"Oleh sebab itu kami berharap hak atas pendidikan anak-anak tersebut tetap harus dipenuhi pemerintah daerah dan negara wajib memenuhinya sesuai dengan amanat Konstitusi RI," tegasnya.
Kapolresta Tangerang, Kombes Ade Ary Syam Indradi mencatat, sedikitnya 208 pelajar diamankan dalam aksi beberapa waktu lalu. Ade mengatakan ratusan pelajar itu mengikuti demo tanpa berpamitan dengan orang tua masing-masing.
Ade menuturkan pencatatan terkait SKCK itu untuk mencegah kemudaratan yang dapat merugikan para pelajar. Pihak kepolisian pun berharap para orang tua nantinya lebih mengawasi anak-anaknya.
"Niat kami adalah mencegah kemudaratan, agar kita, khususnya orang tua betul-betul mengawasi anak-anaknya. Jika keluar rumah, harus tahu tujuannya ke mana," kata Ade.
Rencana ini juga bakal diterapkan Polrestro Tangerang Kota. "Masuk dalam base data intel," ucap Kapolrestro Tangerang Kota Kombes Sugeng.
Sejauh ini, Polrestro Tangerang Kota telah menangkap sebanyak 185 pelajar terkait aksi unjuk rasa.
Pada gelombang awal aksi menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, 8 Oktober lalu, Polri mencatat 3.862 orang ditangkap di berbagai wilayah di Indonesia.
Baca Juga
Mayoritas adalah pelajar, yaitu 1.548 orang dari daerah Sulawesi Selatan, Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Jumlah itu terus bertambah seiring demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang digelar pada hari-hari berikutnya di beberapa daerah. (Knu)
