Andika Pratama
MerahPutih.com - Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menilai praktik penganggaran Kota Bogor, Jawa Barat tahun 2017 tidak sehat, dilihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang mengendap sebesar Rp500 miliar direlasikan dengan angka kemiskinan yang stagnan.
"Kami melihat ada kecendrungan kinerja pengelolaan anggaran yang tidak sehat, salah satu sudut pandangnya, masih jadi persoalan pelik yang belum tertangani dengan serius yakni kemiskinan," kata Koordinator Divisi Advokasi Anggaran KOPEL Indonesia, Anwar Razak kepada media, di Kota Bogor, Rabu (27/12).
Ia mengatakan persoalan kemiskinan dilihat dari bagaimana cara pemda menangani kemiskinan melalui pengelolaan anggaran. Karena seharusnya APBD menjangkau persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.
Data di Kota Bogor masih banyak persoalan dihadapi orang miskin tetapi tidak tertangani dengan serius. Tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 71,3 ribu jiwa dari sekitar 1 juta jiwa penduduknya.
Jumlah orang miskin tersebut mengalami penurunan tidak signifikan dari tahun sebelumnya (2016) sebesar 79,2 ribu jiwa. Sementara Kota Bogor termasuk kota dengan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah cukup tinggi yakni Rp2,3 triliun. Angka tersebut termasuk tinggi berdasarkan kategori dari Kementerian Dalam Negeri.
Belum signifikannya penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa kinerja anggaran masih sangat rendah dan mencerminkan persoalan-persoalan yang menjerat orang miskin belum tersentuh secara simultan.
"Kami melihat diabaikan," ujarnya seperti dilansir Antara
Salah satu masalah yang dihadapi orang miskin adalah belum memiliki MCK, data BPS tahun 2017 menunjukkan 84 persen RW di Kota Bogor belum bebas buang air besar (BAB) di sembarangan tempat. Hanya 16 persen yang sudah bebas.
Persoalan lainnya adalah keberadaan anak-anak terlantar. Untuk tahun 2017 masih tinggi angkanya tersaji dalam Bogor Dalam Angka 2017. Target RPJMD untuk menurunkan jumlah anak terlantar menjadi 100 orang tidak tecapai, data statistik menunjukkan jumlahnya masih tinggi 310 orang.
"Ini ironi, adanya persoalan pada ketidaktepatan sasaran dari anggaran 2017 juga persoalan tingginya SILPA yang seharusnya dialokasikan untuk pengentasan persoalan kemiskinan di Kota Bogor," kata Anwar.
Ironinya adalah, lanjut Anwar, Pemerintah Kota Bogor masih suka menyimpan dan menyisakan duit di akhir tahun agar dapat menjadi sebuah prestasi akhir tahun. Sebagaimana yang dilansir dalam website Kementerian Keuangan hingga September 2017, Kota Bogor memiliki SILPA Rp500 miliar, jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya.
"Padahal dengan SILPA yang tinggi ini, melihat angka dan persoalan kemiskinan, Pemerintah Kota Bogor pada dasarnya melakukan pembiaran terhadap orang miskin," kata Anwar.
Direktur KOPEL Indonesia Samsudin Alimsyah menambahkan, Pemerintah Kota Bogor gagal dalam mengelola anggaran belanja daerah, menunda uangnya untuk dibelanjakan dalam memenuhi hak warga.
"Ini adalah bentuk kegagalan manajemen belanja daerah," pungkasnya.
