Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang menjadi dasar hukum melaksanakan status darurat kesehatan demi menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia menuai kritik.
Kritik itu datang dari Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. Anam menyayangkan isi dalam PP yang baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak membahas detail soal pelaksanaan darurat kesehatan.
Baca Juga:
Update COVID-19 per Selasa (31/3): 1.528 Kasus Positif, 136 Meninggal Dunia
"Itu masih belum menjelaskan bagimana pelaksanaannya. Masih seperti UU atau Kepres. PP biasanya detail teknis," kata Anam dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4).
Seharusnya, PP Nomor 21 Tahun 2020 itu bisa mengatur tata cara orang bekerja dari rumah demi mencegah penularan COVID-19. Kemudian, PP juga bisa menjamin pekerja tidak dipecat selama bekerja dari rumah.
Selain itu, Anam melanjutkan, seharusnya PP tersebut mengatur soal kegiatan keagamaan. Misalnya terkait ritual atau acara keagamaan.
"Disamakan atau dibedakan. Acara ritual keamaan ke depan akan dihadapi secara massal dan masif. Misalkan Salat Tarawih berjamaah. Itu semua harus diatur pelaksanaannya," ujarnya.
Baca Juga
Anies Akui Sudah Lakukan Pembatasan Skala Besar Dua Pekan Lalu
Meski demikian, Anam mengapresiasi pilihan Presiden Jokowi yang menetapkan status darurat kesehatan ketimbang darurat sipil.
"Menempatkan situsi COVID-19 sebagai darurat kesehatan adalah langkah baik dan tidak menggunakan darurat sipil," kata Anam. (Pon)
