Komisi V DPR Tinjau Progres IKN, Berharap Ubah Paradigma Menjadi Indonesia Sentris

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 03 Juli 2024
Komisi V DPR Tinjau Progres IKN, Berharap Ubah Paradigma Menjadi Indonesia Sentris

Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/2/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (2/7). Kunjungan ini dalam rangka meninjau secara langsung progres pembangunan infrastruktur dan transportasi yang sedang, telah, dan akan dilakukan.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengatakan, pemerintah perlu menyampaikan hasil evaluasi dan capaian atas target yang telah ditentukan.

"Terkait progres pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan, penyerapan anggaran, kendala dan upaya mengatasi permasalahan dalam pembangunan IKN ini," kata Lasarus dikutip Rabu (3/7).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, pembangunan IKN harus menjadi upaya untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris. Menurutnya, IKN Nusantara harus didesain sebagai kawasan pertumbuhan baru dengan semua kriteria yang meliputi smart, green, dan sustainable.

Baca juga:

Kapal Angkut Kolinlamil Bakal Dikerahkan ke IKN Jelang HUT RI

"Pemerintah harus memanfaatkan momentum akselerasi pembangunan nasional untuk mewujudkan visi Indonesia 2045," ujarnya.

Komisi V DPR menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di IKN tidak boleh mengabaikan aspek kualitas yang harus sesuai standar teknis, baik desain maupun dalam pelaksanaan konstruksi dan rencana pemanfaatannya.

"Termasuk di dalamnya upaya-upaya adaptasi terhadap bencana, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sejauh mana pelibatan masyarakat sekitar," imbuhnya.

Lasarus menambahkan, yang menjadi sorotan publik, yaitu sejauh mana pelibatan masyarakat sekitar IKN dan sejauh mana keterpenuhan infrastruktur pendukung seperti air baku dan mobilisasi transportasi penduduk IKN.

"Selain itu, kami mengharapkan agar pemeliharaan rutin dan pengawasan selama operasional seluruh fasilitas sarana dan pasarana IKN juga menjadi hal sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan infrastruktur yang telah dibangun," tutup Lasarus. (Pon)

#Komisi V DPR #Ibu Kota Nusantara #IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Komisi V DPR menyoroti rencana kenaikan harga MinyaKita. Pemerintah pun diminta menjaga daya beli masyarakat.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Indonesia
DPR Dukung Rel Kereta Banda Aceh-Bandar Lampung, Minta KAI Jangan Abaikan Jalur Lama
DPR mendukung pembangunan jalur kereta api Banda Aceh-Bandar Lampung. KAI pun diminta tak mengabaikan jalur lama.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Dukung Rel Kereta Banda Aceh-Bandar Lampung, Minta KAI Jangan Abaikan Jalur Lama
Indonesia
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Tahun 2025 sapi kurban dari Presiden Prabowo jenis Simental dengan bobot sekitar satu ton. Untuk Idul Adha tahun ini jenis limosin beratnya 950 kilogram
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Indonesia
Kecelakaan Maut KA Argo Bromo vs KRL, DPR Dorong Pembangunan Flyover Bekasi tak Bisa Ditunda
DPR mendesak pembangunan flyover Bekasi dipercepat, setelah tragedi KRL vs KA Argo Bromo Anggrek.
Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026
Kecelakaan Maut KA Argo Bromo vs KRL, DPR Dorong Pembangunan Flyover Bekasi tak Bisa Ditunda
Indonesia
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Indonesia
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Putusan MK, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tahapan pemindahan ibu kota.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Putusan MK soal status DKJ tidak menghentikan pembangunan IKN. IKN diarahkan sebagai pusat pemerintahan strategis dan green capital Indonesia.
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Komisi II DPR menyebutkan, bahwa keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN harus sesuai keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Bagikan