Komisi V DPR Tinjau Progres IKN, Berharap Ubah Paradigma Menjadi Indonesia Sentris

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 03 Juli 2024
Komisi V DPR Tinjau Progres IKN, Berharap Ubah Paradigma Menjadi Indonesia Sentris

Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/2/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (2/7). Kunjungan ini dalam rangka meninjau secara langsung progres pembangunan infrastruktur dan transportasi yang sedang, telah, dan akan dilakukan.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengatakan, pemerintah perlu menyampaikan hasil evaluasi dan capaian atas target yang telah ditentukan.

"Terkait progres pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan, penyerapan anggaran, kendala dan upaya mengatasi permasalahan dalam pembangunan IKN ini," kata Lasarus dikutip Rabu (3/7).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, pembangunan IKN harus menjadi upaya untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris. Menurutnya, IKN Nusantara harus didesain sebagai kawasan pertumbuhan baru dengan semua kriteria yang meliputi smart, green, dan sustainable.

Baca juga:

Kapal Angkut Kolinlamil Bakal Dikerahkan ke IKN Jelang HUT RI

"Pemerintah harus memanfaatkan momentum akselerasi pembangunan nasional untuk mewujudkan visi Indonesia 2045," ujarnya.

Komisi V DPR menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di IKN tidak boleh mengabaikan aspek kualitas yang harus sesuai standar teknis, baik desain maupun dalam pelaksanaan konstruksi dan rencana pemanfaatannya.

"Termasuk di dalamnya upaya-upaya adaptasi terhadap bencana, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sejauh mana pelibatan masyarakat sekitar," imbuhnya.

Lasarus menambahkan, yang menjadi sorotan publik, yaitu sejauh mana pelibatan masyarakat sekitar IKN dan sejauh mana keterpenuhan infrastruktur pendukung seperti air baku dan mobilisasi transportasi penduduk IKN.

"Selain itu, kami mengharapkan agar pemeliharaan rutin dan pengawasan selama operasional seluruh fasilitas sarana dan pasarana IKN juga menjadi hal sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan infrastruktur yang telah dibangun," tutup Lasarus. (Pon)

#Komisi V DPR #Ibu Kota Nusantara #IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Pembangunan tahap kedua akan semakin cepat. Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Oktober 2025
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
DPR Dorong Kemenhub Optimalkan Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mendorong Kemenhub mengoptimalkan kembali Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora yang dinilai strategis untuk pariwisata dan ekonomi lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
DPR Dorong Kemenhub Optimalkan Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora
Indonesia
653 Penumpang LRT Jabodebek Dievakuasi Jalan Kaki, DPR Bakal Panggil Manajemen & Kemenhub
DPR mempertanyakan profesionalisme operator dalam menangani situasi darurat. Khususnya, proses evakuasi ratusan penumpang yang terpaksa harus berjalan kaki di atas jembatan rel LRT.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
653 Penumpang LRT Jabodebek Dievakuasi Jalan Kaki, DPR Bakal Panggil Manajemen & Kemenhub
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, Komisi V DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit
Kasus kereta anjlok kini terus berulang. Komisi V DPR RI meminta Kemenhub untuk melakukan audit.
Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, Komisi V DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit
Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Indonesia
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Indonesia
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
 Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Asosiasi Pengemudi Bahas RUU Angkutan Jalan
Anggota Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia saat mengikuti Audiensi dengan Pimpinan DPR dan Menteri Ketenagakerjaan di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 01 Oktober 2025
Audiensi Pimpinan DPR dengan Asosiasi Pengemudi Bahas RUU Angkutan Jalan
Bagikan