Komisi III DPR Dilema Pilih Capim dan Calon Dewas KPK
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku pihaknya merasa dilema dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, kualitas capim dan calon dewas KPK yang sudah dipilih oleh panitia seleksi berkualitas hampir sama dan tak ada cela.
“Komisi III dilema karena dari semua calon nyaris semua kualitasnya sama. Berintegritas, berkualitas, punya gagasan besar, track record bagus, dan hampir enggak ada celah,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Baca juga:
Dalam rangkaian uji kelayakan itu, Habiburokhman mengatakan pihaknya hanya bisa memilih 5 dari 10 orang yang sudah disuguhkan.
“Kalau boleh kami pilih semua, tapi undang-undang mengharuskan kami hanya memilih 5 di antaranya,” tuturnya.
Menurut politikus Gerindra ini, capim dan calon dewas KPK yang terpilih oleh Komisi III merupakan suratan tangan alias takdir.
“Kalau begini sudah tinggal suratan tangan. Semoga Kamis semua proses selesai, kami akan pleno jadi di minggu ini selesai,” ujarnya.
Baca juga:
Komisi III Tak Batasi Pembicara Dalam Fit and Proper Test Capim KPK
Setelah mendapatkan nama-nama capim dan calon dewas KPK, ia mengatakan DPR bakal memberi rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk berikutnya kami akan merekomendasikan lima orang kepada presiden. Saat ini sedang pembuatan makalah nanti pukul 13.00 kita mulai satu persatu kita pendalaman,” ucapnya.
Baca juga:
Pukat UGM Minta DPR Tak Ulangi Kesalahan Uji Kelayakan Capim KPK
DPR sudah siap melakukan uji kelayakan hingga pukul 21.00 hingga Kamis mendatang. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memberi keleluasaan dalam memilih capim dan cadewas KPK.
“Kenapa? Karena memang di periode ini kami memang memberikan waktu yang lebih lama terhadap masing-masing calon untuk menjalankan proses fit and proper,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Penyidik AKBP Rossa Diperiksa Dewas KPK
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera