Komisi III DPR Dilema Pilih Capim dan Calon Dewas KPK

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 18 November 2024
Komisi III DPR Dilema Pilih Capim dan Calon Dewas KPK

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku pihaknya merasa dilema dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, kualitas capim dan calon dewas KPK yang sudah dipilih oleh panitia seleksi berkualitas hampir sama dan tak ada cela.

“Komisi III dilema karena dari semua calon nyaris semua kualitasnya sama. Berintegritas, berkualitas, punya gagasan besar, track record bagus, dan hampir enggak ada celah,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Baca juga:

Puan Pimpin Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim KPK

Dalam rangkaian uji kelayakan itu, Habiburokhman mengatakan pihaknya hanya bisa memilih 5 dari 10 orang yang sudah disuguhkan.

“Kalau boleh kami pilih semua, tapi undang-undang mengharuskan kami hanya memilih 5 di antaranya,” tuturnya.

Menurut politikus Gerindra ini, capim dan calon dewas KPK yang terpilih oleh Komisi III merupakan suratan tangan alias takdir.

“Kalau begini sudah tinggal suratan tangan. Semoga Kamis semua proses selesai, kami akan pleno jadi di minggu ini selesai,” ujarnya.

Baca juga:

Komisi III Tak Batasi Pembicara Dalam Fit and Proper Test Capim KPK

Setelah mendapatkan nama-nama capim dan calon dewas KPK, ia mengatakan DPR bakal memberi rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk berikutnya kami akan merekomendasikan lima orang kepada presiden. Saat ini sedang pembuatan makalah nanti pukul 13.00 kita mulai satu persatu kita pendalaman,” ucapnya.

Baca juga:

Pukat UGM Minta DPR Tak Ulangi Kesalahan Uji Kelayakan Capim KPK

DPR sudah siap melakukan uji kelayakan hingga pukul 21.00 hingga Kamis mendatang. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memberi keleluasaan dalam memilih capim dan cadewas KPK.

“Kenapa? Karena memang di periode ini kami memang memberikan waktu yang lebih lama terhadap masing-masing calon untuk menjalankan proses fit and proper,” pungkasnya. (Pon)

#KPK #DPR RI #Capim KPK #Dewas KPK #Fit And Proper Test
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Jubir KPK sebut laporan dari masyarakat maupun tokoh publik merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Indonesia
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Novel tegaskan proses TWK yang menjadi dasar pemberhentian puluhan pegawai itu sarat dengan manipulasi dan pelanggaran hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Indonesia
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Pengembalian hak konstitusional para pegawai yang diberhentikan melalui TWK menjadi langkah konkret untuk menandai perbedaan KPK di bawah Setyo Budiyanto.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Indonesia
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Bentuk perhatian Presiden terhadap sektor pertanian agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan tercapai secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Berita Foto
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel
Tersangka kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker Immanuel Ebenezer (kanan) berjalan keluar gedung usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel
Indonesia
Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara
Israel kini melanggar gencatan senjata di Gaza, Palestina. DPR pun meminta pemerintah Indonesia lantang bersuara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara
Indonesia
Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026
11 Tahun mengendap, lahan Sumber Waras akhirnya bakal dibangun rumah sakit baru oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Bagikan