Komisi III DPR Dilema Pilih Capim dan Calon Dewas KPK

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 18 November 2024
Komisi III DPR Dilema Pilih Capim dan Calon Dewas KPK

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku pihaknya merasa dilema dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, kualitas capim dan calon dewas KPK yang sudah dipilih oleh panitia seleksi berkualitas hampir sama dan tak ada cela.

“Komisi III dilema karena dari semua calon nyaris semua kualitasnya sama. Berintegritas, berkualitas, punya gagasan besar, track record bagus, dan hampir enggak ada celah,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Baca juga:

Puan Pimpin Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim KPK

Dalam rangkaian uji kelayakan itu, Habiburokhman mengatakan pihaknya hanya bisa memilih 5 dari 10 orang yang sudah disuguhkan.

“Kalau boleh kami pilih semua, tapi undang-undang mengharuskan kami hanya memilih 5 di antaranya,” tuturnya.

Menurut politikus Gerindra ini, capim dan calon dewas KPK yang terpilih oleh Komisi III merupakan suratan tangan alias takdir.

“Kalau begini sudah tinggal suratan tangan. Semoga Kamis semua proses selesai, kami akan pleno jadi di minggu ini selesai,” ujarnya.

Baca juga:

Komisi III Tak Batasi Pembicara Dalam Fit and Proper Test Capim KPK

Setelah mendapatkan nama-nama capim dan calon dewas KPK, ia mengatakan DPR bakal memberi rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk berikutnya kami akan merekomendasikan lima orang kepada presiden. Saat ini sedang pembuatan makalah nanti pukul 13.00 kita mulai satu persatu kita pendalaman,” ucapnya.

Baca juga:

Pukat UGM Minta DPR Tak Ulangi Kesalahan Uji Kelayakan Capim KPK

DPR sudah siap melakukan uji kelayakan hingga pukul 21.00 hingga Kamis mendatang. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memberi keleluasaan dalam memilih capim dan cadewas KPK.

“Kenapa? Karena memang di periode ini kami memang memberikan waktu yang lebih lama terhadap masing-masing calon untuk menjalankan proses fit and proper,” pungkasnya. (Pon)

#KPK #DPR RI #Capim KPK #Dewas KPK #Fit And Proper Test
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Penyidik AKBP Rossa Diperiksa Dewas KPK
Penyidik Rossa dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan enggan memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Penyidik AKBP Rossa Diperiksa Dewas KPK
Indonesia
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Indonesia
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Ia mendesak penindakan hukum bagi perusak hutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Indonesia
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Bagikan