Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi III DPR Dilema Pilih Capim dan Calon Dewas KPK

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 18 November 2024
Komisi III DPR Dilema Pilih Capim dan Calon Dewas KPK

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku pihaknya merasa dilema dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, kualitas capim dan calon dewas KPK yang sudah dipilih oleh panitia seleksi berkualitas hampir sama dan tak ada cela.

“Komisi III dilema karena dari semua calon nyaris semua kualitasnya sama. Berintegritas, berkualitas, punya gagasan besar, track record bagus, dan hampir enggak ada celah,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Baca juga:

Puan Pimpin Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim KPK

Dalam rangkaian uji kelayakan itu, Habiburokhman mengatakan pihaknya hanya bisa memilih 5 dari 10 orang yang sudah disuguhkan.

“Kalau boleh kami pilih semua, tapi undang-undang mengharuskan kami hanya memilih 5 di antaranya,” tuturnya.

Menurut politikus Gerindra ini, capim dan calon dewas KPK yang terpilih oleh Komisi III merupakan suratan tangan alias takdir.

“Kalau begini sudah tinggal suratan tangan. Semoga Kamis semua proses selesai, kami akan pleno jadi di minggu ini selesai,” ujarnya.

Baca juga:

Komisi III Tak Batasi Pembicara Dalam Fit and Proper Test Capim KPK

Setelah mendapatkan nama-nama capim dan calon dewas KPK, ia mengatakan DPR bakal memberi rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk berikutnya kami akan merekomendasikan lima orang kepada presiden. Saat ini sedang pembuatan makalah nanti pukul 13.00 kita mulai satu persatu kita pendalaman,” ucapnya.

Baca juga:

Pukat UGM Minta DPR Tak Ulangi Kesalahan Uji Kelayakan Capim KPK

DPR sudah siap melakukan uji kelayakan hingga pukul 21.00 hingga Kamis mendatang. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memberi keleluasaan dalam memilih capim dan cadewas KPK.

“Kenapa? Karena memang di periode ini kami memang memberikan waktu yang lebih lama terhadap masing-masing calon untuk menjalankan proses fit and proper,” pungkasnya. (Pon)

#KPK #DPR RI #Capim KPK #Dewas KPK #Fit And Proper Test
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Bocor Alus Modus OTT Bupati Lombok Barat Terkait Suap Proyek, Lengkapnya Tunggu Konpres
KPK resmi menaikkan status OTT Lombok Barat ke tahap penyidikan. Nama tersangka masih disimpan, delapan orang diperiksa termasuk Bupati Ahmad Zaini.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Bocor Alus Modus OTT Bupati Lombok Barat Terkait Suap Proyek, Lengkapnya Tunggu Konpres
Indonesia
Tok! Status OTT Lombok Barat Naik Penyidikan, Nama Tersangka Masih Disimpan Rapat KPK
KPK resmi menaikkan status OTT Lombok Barat ke tahap penyidikan. Nama tersangka masih disimpan, delapan orang diperiksa termasuk Bupati Ahmad Zaini.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
Tok! Status OTT Lombok Barat Naik Penyidikan, Nama Tersangka Masih Disimpan Rapat KPK
Indonesia
OTT Bupati Lombok Barat: Belasan Orang Dilepas, 8 Diperiksa KPK
KPK periksa 8 orang termasuk Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini dalam OTT. 11 orang dilepas, ruang kerja bupati disegel, uang ratusan juta disita.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
OTT Bupati Lombok Barat: Belasan Orang Dilepas, 8 Diperiksa KPK
Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Bungkam Saat Tiba di Gedung KPK
Selain Bupati Lombok Barat, pihak yang diamankan berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta pihak swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Bungkam Saat Tiba di Gedung KPK
Indonesia
Hotman Paris Konpres di Kejagung, Eks Penyidik KPK Duga Ada Keterlibatan Loyalis Febrie
Peristiwa itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Hotman Paris Konpres di Kejagung, Eks Penyidik KPK Duga Ada Keterlibatan Loyalis Febrie
Indonesia
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan dokumen dalam OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Sebanyak 19 orang diamankan, tujuh di antaranya dibawa ke Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
KPK OTT Bupati Lombok Barat
Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan sejumlah pihak lainnya. 

Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
KPK OTT Bupati Lombok Barat
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Bagikan