Komisi III DPR Dilema Pilih Capim dan Calon Dewas KPK


Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku pihaknya merasa dilema dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, kualitas capim dan calon dewas KPK yang sudah dipilih oleh panitia seleksi berkualitas hampir sama dan tak ada cela.
“Komisi III dilema karena dari semua calon nyaris semua kualitasnya sama. Berintegritas, berkualitas, punya gagasan besar, track record bagus, dan hampir enggak ada celah,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Baca juga:
Dalam rangkaian uji kelayakan itu, Habiburokhman mengatakan pihaknya hanya bisa memilih 5 dari 10 orang yang sudah disuguhkan.
“Kalau boleh kami pilih semua, tapi undang-undang mengharuskan kami hanya memilih 5 di antaranya,” tuturnya.
Menurut politikus Gerindra ini, capim dan calon dewas KPK yang terpilih oleh Komisi III merupakan suratan tangan alias takdir.
“Kalau begini sudah tinggal suratan tangan. Semoga Kamis semua proses selesai, kami akan pleno jadi di minggu ini selesai,” ujarnya.
Baca juga:
Komisi III Tak Batasi Pembicara Dalam Fit and Proper Test Capim KPK
Setelah mendapatkan nama-nama capim dan calon dewas KPK, ia mengatakan DPR bakal memberi rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk berikutnya kami akan merekomendasikan lima orang kepada presiden. Saat ini sedang pembuatan makalah nanti pukul 13.00 kita mulai satu persatu kita pendalaman,” ucapnya.
Baca juga:
Pukat UGM Minta DPR Tak Ulangi Kesalahan Uji Kelayakan Capim KPK
DPR sudah siap melakukan uji kelayakan hingga pukul 21.00 hingga Kamis mendatang. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memberi keleluasaan dalam memilih capim dan cadewas KPK.
“Kenapa? Karena memang di periode ini kami memang memberikan waktu yang lebih lama terhadap masing-masing calon untuk menjalankan proses fit and proper,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building

Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli

Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel

Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara

Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026

KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
