Komisi E DPRD Jakarta Prioritaskan Program Sekolah Swasta Gratis pada 2025
Soffi Amira - Rabu, 09 Oktober 2024
Ilustrasi - Seorang guru sedang mengajar di depan kelas. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi
MerahPutih.com - Ketua Komisi E (bidang Kesra) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin mengatakan, program prioritas yang akan segera direalisasikan adalah sekolah swasta gratis.
Sekolah swasta gratis merupakan kebijakan berharga yang harus terus dikawal hingga terealisasi pada 2025 mendatang.
"Harapan itu sudah masif disosialisasikan, dan masyarakat sudah senang gembira," ujar Thamrin di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).
Jadi, ia mendorong untuk segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Harapannya adalah bisa menjadi kerangka acuan dalam menerapkan program Sekolah Swasta Gratis.
Baca juga:
Sekolah Swasta Menengah ke Atas di Jakarta Tidak Dapat Anggaran Sekolah Gratis
"Jangan sampai kerja kita besok jalan di tempat dan tidak pernah menjembatani urusan ini untuk bisa diselesaikan," tutur Thamrin.
Selain program Sekolah Swasta Gratis, ia juga berkomitmen mengedepankan pelayanan untuk masyarakat agar lebih sigap dan tanggap.
"Selama pelayanan itu untuk masyarakat, harus lebih baik pelayanannya. Masyarakat di Jakarta tidak ada perbedaan suku, ras dan agama, semuanya dapat terlayani semua merasa lebih baik," pungkas Thamrin.
Diketahui, saat ini sudah ada hampir 3.000 sekolah swasta di Jakarta yang siap bergabung untuk menyukseskan Program Sekolah Swasta Gratis.
Baca juga:
Pimpinan DPRD Minta Masyarakat Tak Cibir Ide Transportasi Air RIDO
Program yang digagas Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 itu, rencananya akan direalisasikan mulai 2025.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKl Jakarta, Ima Mahdiah menyebutkan, Pemerintah DKI akan mengucurkan anggaran Rp 1,7 triliun untuk program sekolah swasta gratis yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Ia menuturkan, tingginya anggaran lantaran masih terdapat anak-anak kurang mampu yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Apalagi karena harus membayar setiap bulan, akhirnya mereka mesti menunggak biaya sekolah.
"Kalau enggak salah Rp 1,7 triliun karena banyaknya anak-anak yang tidak mampu yang dia harus sekolah di swasta," ujar Ima di Jakarta, Rabu (9/10). (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Mensos Tidak Bakal Tolerir 3 Dosa Besar di Sekolah Rakyat, Pastikan Sanksi Tegas
Aksi Demonstrasi Bikin Suasana Kurang Kondusif, Beberapa Sekolah Terapkan PJJ pada Senin (1/9)
Bukan Cuma Kuliah, ITPLN dan APERTI Ingin Dorong Mahasiswa Jadi Inovator
Pemerintah Targetkan 12 Sekolah Garuda Rampung pada 2026, 4 Siap Beroperasi
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
UOB My Digital Space Bekali 90 Ribu Pelajar Indonesia dengan Keterampilan Digital, Gandeng Ruangguru sebagai Mitra
Pramono Berikan Bantuan Pemutihan Ijazah kepada 1.897 Peserta Didik Senilai Rp 7,6 Miliar
Komisi X DPR: Pidato Presiden Peta Jalan Konkret Memajukan Pendidikan Indonesia
