Komisi A Minta Pemprov DKI Ikuti Aturan Pemberian Hibah

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 31 Oktober 2021
Komisi A Minta Pemprov DKI Ikuti Aturan Pemberian Hibah

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Nasrullah. Foto: dprd dki

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemberian hibah sebesar Rp 108,6 miliar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Ketujuh SKPD tersebut, antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Rp 47,92 miliar dengan 16 rekomendasi, Satpol PP Rp 44,77 miliar dengan empat rekomendasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Rp 5,74 miliar dengan satu rekomendasi.

Baca Juga

PSI Siapkan Cornelius Hotman Gantikan Viani jadi Anggota DPRD DKI

Selanjutnya, Badan Kegawaian Daerah (BKD) Rp 4,56 miliar dengan dua rekomendasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rp 4,5 miliar dengan satu rekomendasi, Biro Pemerintahan Rp 602,46 juta dengan dua rekomendasi, dan Biro Hukum Rp 500 juta dengan satu rekomendasi.

DPRD DKI Jakarta

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Nasrullah mengimbau agar usulan tersebut dilakukan sesuai aturan, mengingat rentannya pelaksanaan hibah terhadap malaadministrasi atau pelanggaran lainnya.

"Jadi prosesnya seperti biasa ada lelang fisik, kalau hibah uang ada aturan-aturannya sesuai dengan prosedur,” ucap Nasrullah di Jakarta, Minggu (31/10)

Dengan demikian, Nasrullah meminta agar pengalokasian dana hibah juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Tentunya, dengan prosentase besaran hibah dengan APBD secara rasional.

“Walaupun itu penting bagi mereka, walaupun kemampuan APBD DKI ini mampu tapi kepentingan-kepentingan yang lain juga harus ada, jadi ini yang harus difikirkan,” ungkap Nasrullah. (Asp)

Baca Juga

Awak Bus TransJakarta Diminta Hati-Hati, DPRD DKI: Karena Kita Subsidi

#Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Bagikan