Noer Ardiansjah
MerahPutih Nasional- Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipadati oleh orang-orang dari Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Kamis (15/1). Koalisi tersebut mendukung KPK mengusut kasus rekening gendut Komjen (Pol) Budi Gunawan, serta mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak melantik Komjen Budi karena tersangkut kasus korupsi.
Mereka dengan pasti mendukung KPK. Bagi mereka yang berasal dari Koalisi itu, KPK telah bekerja keras untuk mengusut kasus rekening liar Budi Gunawan.
Haris Azhar, saat sesi dialog dengan pimpinan KPK membacakan surat terbuka untuk Presiden. Surat tersebut sebagai jawaban dari kegelisahan masyarakat akan perkembangan politik yang ramai terjadi belakangan ini pasca penunjukan Komjen Budi sebagai calon tunggal Kapolri oleh presiden.
"Kami merasa gelisah, karena pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menafikan penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi," kata Jflow, aktifis dari relawan Salam Dua Jari.
Koalisi berharap Presiden Jokowi menghormati keputusan KPK sebagai lembaga hukum. Mereka yakin KPK menetapkan Budi sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Karena itu, lembaga pimpinan Abraham Samad itu harus di dukung dalam hal pemberantasan korupsi.
"Kami percaya bahwa Bapak Jokowi sebagai Presiden pilihan kami akan mendengarkan dengan hati dan tidak semata hanya dengan telinga," lanjut Jflow. (AKU)
