Noer Ardiansjah
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengaku telah menyurati Presiden Jokowi terkait kisruh DPD.
Ia mengatakan surat tersebut berisi permintaan pertemuan DPD kubu Hemas dengan Presiden.
"Kami sudah mengirim surat, sudah minta waktu. Hanya sampai hari ini, kami diberikan waktu," kata Hemas usai diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/5).
Diakuinya, Hemas ingin bertemu Jokowi agar dapat menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi DPD.
"Mulai dari posisi kami, awal pemilihan, proses-proses yang berjalan waktu itu dan terkait pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD yang baru," ucapnya.
Kisruh DPD bermula saat MA mengeluarkan putusan atas perkara uji materi peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib (Tatib) terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. MA mengabulkan gugatan para pemohon dan mencabut peraturan tersebut.
Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 salah satu poinnya adalah pemotongan masa jabatan pimpinan DPD, dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. Oleh karena MA mengabulkan gugatan, maka masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun.
Dalam sidang paripurna DPD 4 April 2017, seharusnya Sekjen DPD membacakan putusan MA soal masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun. Karena tak dibacakan, akhirnya DPD memilih pimpinan baru sesuai hasil kesepakatan rapat paripurna sebelumnya.
Dalam memilih pimpinan baru itu, Oesman Sapta Odang alias OSO terpilih menjadi ketua DPD RI secara aklamasi. Pun menetapkan Damayanti Lubis dan Nono Sampono sebagai Wakil Ketua DPD RI mendampaingi OSO.
Kubu Hemas menilai jabatan OSO sebagai ketua DPD ilegal karena tidak menaati aturan hukum dan tata tertib. Menurut Hemas, kubunya sudah melaksanakan apa yang diminta MA dalam menjalankan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 terkait penambahan masa jabatan pimpinan menjadi lima tahun. (Fdi)
Baca berita terkait DPD RI lainnya di: Razman Minta DPD Jangan Ambil Keputusan Sepihak Sebelum Sidang Praperadilan
