Luhung Sapto
MerahPutih, Bisnis-Muhammadiyah menyatakan kecewa dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, rezim pemerintah saat itu hanya melakukan perubahan nama dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (BPH) Migas menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas, tapi tidak melakukan perbaikan apapun di sektor Migas.
"Pada masa rezim Pemerintahan SBY hanya mengubah nama dari BP Migas menjadi SKK Migas. Padahal isinya sama, tidak tergerak melakukan perbaikan-perbaikan. Kami, Muhammadiyah kecewa," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam diskusi publik dengan tema "Mendambakan UU Migas Yang Konstitusional" di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).
Menurutnya, Muhammadiyah telah menemui DPR dan MPR untuk menyampaikan masalah ini, namun hingga kini tidak ada respon.
"Setelah Muhammadiyah DPR lalu MPR, tetap tidak ada yang bergerak padahal revisi UU Migas sudah masuk Prolegnas. Meskipun demikian, sampai sekarang belum terbentuk Pansus. Kita mengharapkan sesuai sesuai Pasal 33 UUD 1945 tentang kekayaan negara dikuasai rakyat," kata Ketua MUI ini lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Din menyampaikan PP Muhammadiyah mengajukan judicial review tiga undang-undang mengenai lalulintas devisa, ketenagalistrikan, dan penanaman modal.
"Semua itu dilatari rasa tanggungjawab Muhammadiyah. Ini lah upaya membawa kemakmuran bangsa," paparnya. (Rio)
Baca Juga:
Komisi VII DPR RI Kembali Gelar Raker Fokuskan Revisi UU Migas
Ini Alasan Menteri ESDM Alihkan SKK Migas Jadi BUMN Khusus
SKK Migas Dianggap DPR Tak Layak Jadi BUMN
