Ketua Komisi VII DPR Dukung Pemerintah yang Tentukan Harga Pertamax

MerahPutih Bisnis - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menyetujui adanya itikad baik Pemerintah yang akan mengambil alih penetapan harga Bahan Bakar Minyak jenis Pertamax non subsidi jenis Pertamax. Karena menurutnya, penetapan harga Pertamax oleh Pemerintah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana Pemerintah ikut menentukan harga BBM jenis tersebut.

"Pemerintah bukan intervensi, tapi harus ikut menentukan harga Pertamax. Konstitusi yang mengatakan itu," tutur Kardaya di Jakarta, Jumat (22/5).

Lebih lanjut ia mengatakan, meskipun BBM jenis Pertamax bukan merupakan barang subsidi. Namun, dalam hal ini Pemerintah tetap harus ikut andil dalam penetapannya. Karena ini menyangkut hidup masyarakat luas.

"Tidak boleh dilepas. Bukan berarti yang tidak ada subsidi dilepas," sambungnya.

Kalau putusan MK menyebutkan meski Pertamax Cs merupakan BBM non subsidi, tetapi pemerintah harus campur tangan karena BBM menyangkut keberlangsungan hajat hidup rakyat banyak.

"Konstitusi itu mengatakan BBM hajat hidup masyarakat. Tidak boleh dilepas. Bukan berarti yang tidak ada subsidi dilepas," ujar Kardaya.

Sementara ketika dikonfirmasi kerugian yang akan dialami Pertamina karena Pemerintah ikut andil dalam penetapan harga Pertamax.

"Dulu kami tawarkan subsidi ditaruh sebagai jaga-jaga. Tapi tidak diterima. Ya sudah," kata Kardaya dengan nada sindir.

Untuk diketahui, dalam penetapan harga Pertamax Pertamina selalu menyesuaikan harga Pertamax dengan mengikuti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Namun, seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, PT Pertamina (Persero) berencana menaikkan harga Pertamax tiga atau enam bulan sekali dengan berkolaborasi terlebih dahulu dengan Pemerintah. Hal tersebut mengingat Pemerintah tengah konsen dengan daya beli masyarakat, terlebih kebutuhan mendekati bulan puasa dan lebaran, yang tentunya ini menjadi poin penting bagi Pertamina.

"Kemungkinan kita akan melihat itu. Bagaimana potensinya dan tetap koordinasi dengan pemerintah," tutur Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto beberapa hari lalu. (rfd)

BACA JUGA:

Ketua Komisi VI DPR Akui Dahlan Iskan Pernah Wacanakan Pembubaran Petral

SBY Sewot Dituding Lindungi Petral

Laporkan Petral Bubar, Menteri Sudirman Enggan Ungkap Oknum Mafia

Harga Minyak Dunia Merosot, Pemerintah Menaikkan Harga BBM

Hapus BBM jenis Ron 88, Faisal Basri Diduga Terlibat Konflik Kepentingan Trader Migas