Ketua DPRD DKI Dorong Pendidikan Budaya Betawi di Sekolah untuk Pelestarian Jangka Panjang

Merahputih.com - Memahami pentingnya pelestarian budaya Betawi, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap agar budaya ini tidak hanya muncul di acara seremonial, tetapi juga terintegrasi dalam pendidikan formal di sekolah.

Menurutnya, sekolah adalah "agen perubahan sosial" yang krusial dalam menjamin keberlanjutan budaya Betawi melalui pengajaran kepada generasi muda.

"Yang tentu menjadi penentu bagaimana keberlanjutan budaya Betawi jika di sekolah diajarkan kepada anak-anak," ujar Khoirudin, Senin (2/6).

Baca juga:

Mengecewakan, Pimpinan DPRD DKI Minta Evalusi Kontraktor Rehab Total Bangunan SDN di Jakarta

Khoirudin mengaku siap untuk berdiskusi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengenai gagasan ini. Ia juga berniat meminta persetujuan Gubernur DKI Jakarta agar pelajaran budaya Betawi dapat dimasukkan dalam kurikulum formal.

"Yang tentu buku-bukunya harus bersumber dari teman-teman para praktisi kebudayaan Betawi," kata dia.

Meskipun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan Betawi belum termasuk dalam sekitar 30 raperda yang sedang dibahas DPRD DKI saat ini, Khoirudin menegaskan komitmennya untuk menjadikannya prioritas.

Ia menunggu draf yang akan disampaikan kepada eksekutif dan diagendakan dalam rapat paripurna. Raperda ini akan dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan mengundang seluruh praktisi budaya Betawi.

Baca juga:

Selamatkan Ondel-Ondel! Jurus Jitu Pramono Anung Angkat Derajat Kesenian Betawi di Kancah Global

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memandang pelestarian dan pengembangan budaya Betawi sebagai langkah strategis untuk memperkuat karakter dan daya tarik Jakarta di kancah internasional.

Ini adalah bagian integral dari pembangunan kebudayaan yang vital bagi Jakarta sebagai pusat pertemuan beragam budaya nusantara. Untuk mencapai tujuan ini, Pemprov DKI akan menyusun Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Jakarta sebagai panduan strategis yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).